- Fajar GM
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama senang caranya menormalisasi Kali Ciliwung dengan memasang dinding turap (sheet pile) di jalur sepanjang 19 kilometer yang menghubungkan antara kawasan Sungai Ciliwung di sekitar Jalan TB Simatupang hingga ke kawasan Manggarai didukung oleh C40. C40 merupakan organisasi internasional yang terdiri dari para pakar dari 59 kota di seluruh dunia yang bertujuan untuk mendorong diimplementasikannya kebijakan-kebijakan ramah lingkungan di setiap kota sebagai upaya adaptasi untuk menghadapi efek pemanasan global.
"Orang bule kan kalau kita ngomong, terus dia enggak demen, udah cemberut dia. Tadi gue tes (menyampaikan cara Pemerintah Provinsi DKI membetonisasi bantaran Kali Ciliwung), mereka setuju tuh. Mereka angguk-angguk," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Lantai 2 Gedung Blok G Balai Kota, Selasa, 13 Oktober 2015.
Ahok menjadi pembicara pertama dalam workshop 'Connecting Delta Cities' yang diselenggarakan C40 dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menemukan solusi terbaik pembangunan berbasis lingkungan di kota-kota di seluruh dunia yang lokasinya berdekatan dengan laut dan jalur-jalur air.
Kepada mereka, Ahok menyampaikan bahwa caranya membeton kawasan bantaran Sungai Ciliwung usai berhasil menertibkan hunian ilegal di kawasan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, dipermasalahkan banyak pihak. Orang-orang yang mengklaim sebagai ahli lingkungan dari Indonesia mengatakan bahwa tindakan yang lebih tepat diambil adalah merestorasi, mengembalikan kondisi bantaran Ciliwung menjadi tanah yang di atasnya ditumbuhi pepohonan.
Ahok mengatakan cara itu tidak tepat. Lahan-lahan di sekitar Sungai Ciliwung yang baru saja berhasil ditertibkan oleh pemerintah sejatinya adalah lahan hasil reklamasi atau urukan oleh warga. Warga menguruk tanah kemudian mempersempit lebar Sungai Ciliwung dari yang tadinya 30 meter menjadi hanya 5 meter demi mendirikan hunian ilegal di atasnya.
"Lihat saja peta bikinan Belanda. (Lebar Sungai Ciliwung) dari yang tadinya 30 meter jadi 5 meter," ujar Ahok.
Bila direstorasi, Ahok mengatakan, keberadaan lahan malah akan membahayakan. Karena berupa tanah reklamasi, keberadaannya malah membuat bangunan-bangunan lain di sekitar bantaran Ciliwung berpotensi rubuh karena tak ada lagi bangunan penyangga di atas lahan reklamasi. Maka itulah, Ahok mengatakan, cara menormalisasi yang paling tepat adalah dengan membangun dinding turap dari beton untuk memperkuat bantaran sungai.
"Saya bukannya enggak pengen lahan di sekitar Ciliwung jadi alami. Tapi kan itu tanahnya aluvial. Di sekitarnya diinjek-injek alat berat rubuh enggak? Jadi cara yang benar gimana? Ya harus kita sheetpile," ujar Ahok.
Meski demikian, Ahok mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI juga tidak serta merta membeton seluruh jalur Sungai Ciliwung yang melintasi Jakarta dan mengalirkan limpahan air ke Laut Jawa. Di daerah hulu yang terdapat di perbatasan antara kota Bogor dan kota Jakarta, misalnya.
Bekerja sama dengan Kodam Jaya, Ahok mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI melakukan normalisasi dengan cara merestorasi. Upaya normalisasi juga dilakukan lewat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah yang menerima bantuan hibah Jakarta untuk membantu tindakan normalisasi kawasan hulu Sungai Ciliwung.
"Kita menerapkan ini dari hasil pengalaman negara-negara lain, orang-orang pinter, ratusan tahun. Karena hampir semua kota juga mengalami hal yang sama. Kawasan bantaran sungai dikuasai, diduduki orang-orang enggak bertanggungjawab melakukan reklamasi sungai. Kemudian kita coba terapkan juga di kita. Untuk apa? Untuk kemakmuran, kesejahteraan orang Jakarta," ujar Ahok.
