- Fajar GM
Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, di Pilgub 2017, ia akan maju dari jalur independen bila komunitas relawan yang terbentuk pada saat terjadinya "Kisruh APBD DKI 2015" itu berhasil mencapai target mengumpulkan sebanyak 1 juta dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta untuk dipergunakan sebagai syarat baginya bisa berlaga di pilgub dari jalur independen.
"Saya tidak boleh mengecewakan mereka (@temanAhok). Orang-orang yang sudah berjuang untuk saya ketika belum ada satu pun orang yang menyatakan mendukung saya," ujar Ahok di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Oktober 2015.
Saat ini, Partai Nasional Demokrat (NasDem) telah menyatakan akan mendukung Ahok di Pilgub. Ahok menganggap dukungan itu diberikan, karena ia merupakan salah satu deklarator NasDem pada saat masih berbentuk ormas.
"Saya, satu dari 45 orang yang melakukan deklarasi untuk merestorasi Indonesia," ujar Ahok.
Meski demikian, Ahok mengatakan bahwa ia belum menganggap serius pernyataan dukungan yang telah diberikan NasDem atau yang akan diberikan oleh partai politik lain. Hal tersebut dikarenakan gelaran pilgub masih lama untuk dilaksanakan.
Pada saat ini, Ahok mengatakan, ia terus memantau kegiatan pengumpulan KTP yang dilakukan oleh @temanAhok. Bila komunitas itu berhasil menjaring 1 juta KTP, Ahok mengatakan, ia tentu akan maju dari jalur independen.
Ahok mengatakan, 1 juta KTP berarti 1 juta aspirasi rakyat. Bila mengabaikan hal itu, Ahok mengatakan, ia berarti mengecewakan rakyat.
"Kalau ada 1 juta orang bawa KTP karena ngarep kamu maju secara independen, terus kamu malah enggak independen, apa mau kamu mengecewakan 1 juta orang? Enggak mungkin kan," ujar Ahok.
Dikutip dari situs resminya, temanahok.com, @temanAhok saat ini telah berhasil mengumpulkan 302.587 dokumen KTP dari target 1 juta.
Seperti diketahui, walaupun adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meringankan syarat bagi kandidat independen untuk bertarung di pilkada serentak, Ahok menyatakan tetap ingin mengumpulkan sebanyak 1 juta KTP sebelum memutuskan untuk maju di pilgub.
"Kami tetep pengen minta ada 1 juta KTP buat bukti orang masih pengen kami (saya) maju lagi," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Selasa, 29 September 2015.
MK dalam putusannya pada 29 September 2015, mengubah kata "jumlah penduduk" menjadi "jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)" dalam Pasal 41 ayat 1 dan 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
Hal tersebut, menyebabkan Ahok tidak perlu lagi mengumpulkan jumlah KTP sebanyak 7,5 persen dari jumlah penduduk Jakarta yang diperkirakan berada di kisaran 12,5 juta jiwa, yaitu sebanyak 937.500 KTP. Bila merujuk kepada jumlah DPT dalam Pilgub DKI 2012 yang mencapai 7 juta jiwa, Ahok diperkirakan hanya perlu mengumpulkan jumlah dukungan di kisaran 525.000 KTP untuk dapat maju sebagai kandidat independen di pilgub.
