- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id - Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, secara tiba-tiba mendatangi Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama. Menurut Prasetio, pertemuan ini hanya untuk membicarakan rencana Pemerintah Provinsi DKI menerapkan tarif parkir di lantai basement Gedung DPRD DKI.
"Saya bilang ini (Gedung DPRD) kan kantor rakyat, kalau dipasangi seperti ini (sarana pembayaran tarif parkir) kan tidak realistis," ujar Prasetio saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Senin, 19 Oktober 2015.
Sebagai informasi, sebelum Ahok, sapaan akrab Basuki, meninggalkan Balai Kota untuk terbang ke Singapura, Prasetio terlihat mengunjungi kantor Ahok melalui Balairung Gedung Blok B Balai Kota.
Namun, hasil pertemuan antara Prasetio dan Ahok tidak bisa segera diketahui awak media yang telam lama menunggu. Prasetio diketahui meninggalkan kantor Ahok melalui pintu pendopo yang langsung tersambung dengan halaman Balai Kota.
Dalam pertemuan itu, Prasetio mengatakan Ahok segera menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI, Andri Yansyah, untuk membatalkan rencana penerapan tarif. "Beliau segera SMS Kepala Dinas," ujar Prasetio.
Lahan parkir Kompleks Balai Kota yang terletak di lantai bawah tanah Gedung DPRD saat ini dikelola Dishubtrans setelah pada bulan September 2015, ditemukan lahan parkir dikelola secara liar oleh salah seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dishubtrans kini memasang beberapa sarana untuk menarik pembayaran tarif parkir, seperti gate elektronik, hingga mesin tiket. Meski pengunjung belum diwajibkan untuk membayar, Dishubtrans berencana menerapkan tarif parkir yang berlaku datar dalam beberapa waktu ke depan.
Bila sampai hal itu diterapkan, Prasetio mengatakan rakyat Jakarta yang mengunjungi wakilnya akan terbebani. Di bawah kepemimpinannya, Gedung DPRD DKI kini benar-benar terbuka. Sementara, rakyat yang mengunjungi wakilnya belum tentu hanya bertemu barang satu jam atau dua jam.
"Kalau sampai dikenakan biaya parkir saya keberatan," ujar Prasetio.
Maka dari itu, sebelum hal tersebut diterapkan, Prasetio mengunjungi Ahok sebagai pimpinan Pemerintah Provinsi DKI untuk membatalkan wacana. Meski merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI, Prasetio mengatakan bahwa Gedung DPRD sejatinya adalah gedung yang sehari-harinya digunakan anggota DPRD untuk beraktivitas.
"Jadi Gedung DPRD ini rumah tangga saya. Saya harus diberi hak, harus dihargai oleh Pak Gubernur, agar hubungan DPRD dan Gubernur harmonis," ujar Prasetio. (one)
