- VIVA.co.id/Fajar GM
Nilai dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas - Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) yang menjadi dasar penyusunan APBD disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebesar Rp62,5 triliun. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI mengajukan nilai KUAPPAS sebesar Rp73 triliun untuk dijadikan besaran APBD.
Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik mengatakan, komponen anggaran yang dipotong adalah target pendapatan. Nilai target pendapatan pajak Rp37 triliun dianggap tidak realistis di tengah lesunya kondisi perekonomian.
Taufik, juga menyoroti ketidakmampuan Pemerintah Provinsi DKI merealisasikan target pendapatan pajak tahun lalu. Dari target Rp32,5 triliun, hanya 83,2 persen terealisasi.
"Kemampuan eksekutif hanya seperti itu. Jangan dipaksa-paksa bila tidak mampu mencapai," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Oktober 2015.
Taufik mengatakan pemotongan anggaran ini telah secara resmi disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Saefullah.
Taufik meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak mempermasalahkan hal ini dengan melemparkan tuduhan liar melalui media. Menurutnya, pemotongan dilakukan untuk memperbaiki proses penganggaran.
Taufik mengatakan DPRD tak ingin lagi serapan anggaran DKI di tahun mendatang menjadi rendah akibat APBD yang tak tersusun dengan baik. "Pembahasan anggaran kali ini sudah berada dalam koridor yang benar," ujar Taufik.
