- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi, Solihin, mengatakan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari isi perjanjian yang ada sejak 2009 hingga berakhir pada tahun 2029. Bahkan, kata Solihin, hampir seluruh isi perjanjian dilanggar oleh DKI Jakarta.
Namun demikian, Solihin menyampaikan beberapa pelanggaran saja dan itu pun sudah menimbulkan dampak yang merugikan bagi pemerintah Kota Bekasi. Khususnya, bagi masyarakat di sekitar lokasi.
Seperti contoh, apabila mengacu pada isi perjanjian kerjasama pasal 4 dan pasal 5 tentang penerimaaan tipping fee sesuai tonase (daya muat) sampah, DKI Jakarta melanggarnya.
Dalam perjanjian telah disepakati per hari DKI Jakarta membuang sebanyak 5000 ton sampah dengan kompensasi warga berhak mendapatkan uang senilai Rp210 ribu.
"Tapi faktanya, kami temukan DKI Jakarta membuang sampah perharinya sudah mencapai 7.000 ton. Namun, tipping fee yang diterima tidak ditambahkan mereka," kata Solihin, Jumat, 23 Oktober 2015.
Selain itu, pelanggaran lainnya ada pada angkutan sampah yang melintas sudah tidak sesuai jam operasionalnya. Kata Solihin, truk sampah DKI Jakarta bebas melintas kapan pun, melalui rute yang dilarang.
"Saat ini truk melintas di rute yang hanya boleh dilakukan pada jam yang telah disepakati yakni 21.00 sampai 04.00 WIB. Selebihnya, mereka harus melewati jalur lain. Jalur lainnya, jalan Transyogi melalui alternatif cibubur," ujar Solihin.
Tidak hanya itu, truk sampah DKI yang seharusnya tertutup pun, lanjut Solihin, kini truk sampah DKI Jakarta malah terbuka. Alhasil, aroma tidak sedap pun tercium ketika truk melintas di jalan dan lendir sampah juga kerap menetes di jalan tersebut.
Sehingga, banyak pengendara, khususnya sepeda motor, sangat terganggu dengan tumpahan lendir dan bau busuk yang menyengat dari truk sampah milik Pemprov DKI.
"Pelanggaran ini jelas sangat berdampak negatif bagi warga sekitar maupun yang dilalui oleh truk mencemari udara yang dihirup warga," kata Solihin.
Pelanggaran lain yang dilakukan DKI Jakarta ada pada lampiran nomor 9, yang isinya DKI Jakarta harus mengadakan penghijauan dengan menaman sejumlah pohon di areal Bantar Gebang, mengawasi setiap bulan air dan udara agar tidak tercemar.
"Semua kesepakatan itu tak ada satupun yang direalisasikan oleh pihak 1 (DKI Jakarta). Dan itu sangat merugikan warga di sekitar terkait yang mengaku air yang ada saat ini sudah tercemar alias tidak digunakan warga," tuturnya.
Diakui dia, saat ini akibat tidak dilakukannya tanggung jawab DKI Jakarta dalam pengawasan Sumber Daya Alam. Khususnya air tanah warga sudah tidak lagi mengkonsumsinya.
"Warga di sana sekarang memilih menggunakan air galon untuk minum," ujar Solihin.
Kini, dengan beberapa pelanggaran yang telah disebutkan itu, menurut Solihin, alasan pemanggilan Ahok ke Bekasi dirasa pantas. Karena, Ahok merupakan pemangku kebijakan atau pucuk pimpinan yang bisa mengambil keputusan.
"Jadi kenapa kami ingin dia datang duduk bersama, semata-mata untuk dimintai klarifikasi atas banyaknya pelanggaran tersebut. Bukan malah memberikan pernyataan di media massa dan menebar ancaman," katanya.
Terkait pemanggilan itu, Gubernur Ahok justru menanggapinya dengan penyataan keras di beberapa media. Berikut pernyataan yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta itu.
"Elu kasih tahu anggota DPRD yang sombong di Bekasi. Kasih tahu dia, suruh dia tutup, aku mau tahu Jakarta jadi kayak apa," ujar Ahok.
Selain itu, ada juga pernyataan lain, seperti, "Orang Bekasi enggak boleh kerja di Jakarta. Itu kan kekanak-kanakan banget gitu loh."
"Kita ini satu tempat, makanya saya sudah bilang Jakarta itu akan kami perluas, perluas dalam arti kata saya tanggungjawab biaya yang kami keluarin untuk Anda." (ase)
Laporan: Hari Fauzan (Bekasi).
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
