BPJS Tak Diubah, Massa Buruh Siap Demo Lagi ke Istana

Demo buruh di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.
Sumber :
  • Danar Dono
VIVA.co.id
LBH Jakarta Tuding BAP Palsu Dibuat Bagi 26 Terdakwa Aktivis
- Massa demonstran buruh, yang mengklaim berjumlah hingga sepuluh ribu orang, hari ini kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara. Mereka berasal dari berbagai perkumpulan, seperti Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Metal Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dari Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Komisi IX Minta Menaker Lebih Giat dan Pro Terhadap Buruh

Aksi ini juga diikuti sejumlah elemen mahasiswa. Massa pengunjuk rasa menuntut perbaikan upah dan ekonomi.
Apindo Keberatan Iuran BPJS Kesehatan Naik


"Hari ini kita akan tentukan apakah aksi kita diterima atau pemerintah akan membuat kita berpesta lagi di sini (demo)," kata seorang demonstran dalam orasinya.


Diterima Istana

Sejumlah perwakilan buruh diterima sejumlah pejabat Istana, di antaranya Deputi Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk berdialog.


Selain menuntut perbaikan ekonomi, buruh demonstran juga menuntut perbaikan sistem BPJS karena dianggap tidak adil bagi kaum pekerja.


"Perbaiki BPJS atau bubarkan!" teriak buruh dalam orasinya.


Setelah berdialog dengan perwakilan demonstran, Eko Sulistyo kemudian menemui massa buruh. Menurut Eko, pemerintah akan tanggapi tuntutan buruh soal BPJS dan paket kebijakan ekonomi yang dinilai demonstran hanya menguntungkam pengusaha.


"Terkait paket kebijakan ekonomi yang sampai saat ini sudah mencapai yang ke 5, memang beberapa kebijakan masih lebih cenderung kepada kepentingan investasi," ujar Eko.


Menurut dia, hal tersebut juga dinilai penting, karena ini berguna untuk menjaga agar tidak terjadi PHK.


"Ini perlu untuk menjaga agar koorporasi tidak sampai melakukan PHK," ujarya.


Terkait BPJS, Eko mengaku sudah mendengar dan mencatat keluhan para buruh yang menganggap BPJS kurang adil dan memberatkan.


"Sudah saya catat dan akan kami sampaikan kepada Presiden," ujar Eko. (ren)


Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya