- Fajar GM - VIVA.co.id
"Kita terlalu sering ber-Musrenbang regional, kumpul-kumpul, ngabisin uang, terbang ke sini, ketemu, bayar hotel," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Agung Balai Kota DKI, Kamis, 5 November 2015.
Ahok mengatakan, kesepakatan pembangunan terintegrasi banyak tidak terealisasi karena setiap jabatan kepala daerah adalah jabatan politik. Kepala daerah lebih memilih melaksanakan kebijakan jangka pendek, tidak memikirkan keterkaitannya dengan daerah lain karena lebih mementingkan meraih popularitas demi terpilih kembali.
"Orang politik takut enggak dipilih lagi," ujar Ahok.
Di DKI Jakarta, Ahok mengatakan, ia mempelopori kepala daerah agar tidak melaksanakan kebijakan dengan hanya semata-mata mempertimbangkan popularitas. Ahok mengatakan banyak kebijakannya yang tidak populer, seperti penertiban Kampung Pulo, penertiban pedagang kaki lima, hingga pembelian tanah dengan metode konsinyasi untuk pembangunan Mass Rapid Transit.
"Kepada seluruh PNS DKI sudah saya katakan, 'Kebetulan gubernur Anda gubernur yang tidak peduli akan terpilih lagi. Yang penting semua masalah kita bereskan, kita eksekusi'," ujar Ahok.
Ahok mengatakan seperti itu pulalah seharusnya pola pikir yang dimiliki oleh enam kepala daerah dari setiap provinsi yang mengikuti Musrenbang. Arah dari Musrenbang sudah pasti kepada perumusan program-program terintegrasi. Namun dalam eksekusi, program-program tersebut belum tentu dianggarkan dalam APBD.
"Saya bukan mau campuri otonomi daerah, tapi kita ini hidup di pulau yang sama," ujar Ahok.
Ia mempersilakan setiap daerah untuk melihat rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016 yang terbuka untuk publik. Bila ditemukan program yang tidak pantas, atau program yang tidak terkait dengan kepentingan daerah lain namun diklaim sebagai hasil Musrenbang, maka daerah yang bersangkutan bisa melaporkannya kepada Bappeda DKI.
Ahok mengatakan seperti itu pulalah hal yang harus dilakukan daerah lain. Provinsi-provinsi peserta Musrenbang tergabung forum kerja sama 'Mitra Praja Utama'.
Musrenbang regional Jawa - Bali tahun 2015 sendiri mengambil tema penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan RTB (Ruang Terbuka Biru), serta penanganan sampah bersama untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup.
"Saya harap Musrenbang versi saya akan seperti itu. Bukan cuma duduk, deklarasi. Mau ngapain? Udah bosen setiap tahun," ujar Ahok.
Musrenbang regional Jawa - Bali tahun 2015 dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari tujuh provinsi, DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali.
Musrenbang, juga dihadiri perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pada pukul 13.00 WIB, para peserta direncanakan untuk merampungkan hasil Musrenbang dalam 'Deklarasi Jakarta', berisi komitmen setiap peserta untuk melaksanakan program pembangunan lingkungan hidup terintegrasi dalam APBD masing-masing.
(ren)
