VIVA.co.id - Sebanyak 1.800 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan unjuk rasa menuntut agar diangkat menjadi PNS.
Mereka menggelar unjuk rasa di depan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan di depan Istana Negara, Senin, 16 November 2015. Sebelum menggelar aksi, ribuan personel Satpol PP ini berkumpul di Masjid Istiqlal.
"Mereka berkumpul dari Masjid Istiqlal, menuju Kemendagri, lalu ke Istana," kata Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Kasubbag Humas) Polres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Polisi (Kompol) Suyatno di lokasi.
Suyatno menjelaskan, saat berada di depan Kemendagri, lima perwakilan dari pengunjuk rasa diizinkan masuk dan bertemu dengan Kepala Bidang (Kabid) Pengaduan Kemendagri.
Namun, belum puas dengan hasil pertemuan tersebut, ribuan personel Satpol PP itu kembali melanjutkan rencana awal unjuk rasa di depan Istana Negara.
"Tidak ada pengalihan lalu lintas akibat unjuk rasa ini. Lalu lintas hanya tersendat dari Jalan Perwira, Sawah Besar, mengarah ke Medan Merdeka Utara, Gambir," katanya.
Sementara itu, ketua orasi unjuk rasa tersebut, Obun, menyatakan rekan-rekannya menuntut pemerintah agar segera menterbitkan payung hukum yang memungkinkan agar mereka bisa diangakat menjadi PNS.
"Kami minta kepada pemerintah pusat untuk menerbitkan payung hukum yang mengatur tentang pengangkatan Banpol PP menjadi PNS melalui formasi khusus," ujar Obun.
Hingga jelan sore hari, unjuk rasa tersebut masih berlangsung di depan Istana Negara.
Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat juga terlihat turun mengantisipasi adanya kerusuhan yang tidak diinginkan dalam unjuk rasa tersebut. Sebelum pukul 17.00 WIB, pengunjuk rasa sudah membubarkan diri dengan tertib. (ase)
Bentrok di Makassar, Lima Anggota Polisi Terancam Pidana
27 anggota polisi dinyatakan melanggar kode etik.
