- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Dinas Sosial DKI telah menangani serbuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jakarta.
Hal itu disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi DKI untuk memulangkan para PMKS seperti gelandangan dan pengemis, pengamen, hingga pekerja seks komersial ke daerah asalnya. Kebijakan ini sudah dilakukan Pemprov sejak Puasa lalu.
"Sekarang gepeng (gelandangan dan pengemis) di jalanan juga sudah cukup menurun," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Selasa, 17 November 2015.
Sayangnya, ada masalah lain yang membelit Jakarta, yaitu banyaknya orang gangguan jiwa yang terus berdatangan ke Jakarta. Ahok mengatakan, ini satu-satunya hal yang belum dapat ditangani secara optimal.
Dinas Sosial terus melakukan penjangkauan. Panti-panti yang dimiliki Dinas, 60 hingga 70 persennya dihuni oleh para penderita gangguan yang sebelumnya berkeliaran tanpa tujuan.
"Yang paling masalah itu orang dengan gangguan jiwa terus masuk ke Jakarta," ujar Ahok.
Bila tidak ditangani dengan baik, Dinas Sosial akan mengalami kesulitan. Panti-panti yang dimiliki tidak akan lagi mampu menampung mereka. Sementara pemerintah, tentu tidak bisa membiarkan orang dengan gangguan jiwa sembarangan berkeliaran di Jakarta.
"Orang gila itu enggak tahu dia mau pulang ke mana, makanya harus kita tampung," ujar Ahok.
Maka dari itulah, bila tidak menemui masalah, Pemerintah Provinsi DKI akan segera melaksanakan rencana pembangunan panti sosial terpadu di lahan seluas 100 hektare yang dimiliki DKI di wilayah Ciangir, Tangerang, Banten.
Selain menampung orang dengan gangguan jiwa, kompleks panti sosial terpadu direncanakan untuk menampung manula juga.
"Masalahnya sekarang tempat tinggal (untuk menampung orang berpenyakit jiwa) enggak cukup. Kita mau bangun lagi tahun depan," ujar Ahok.
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
