- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
Lulung mengatakan, bahkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama bisa pula terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan daerah ratusan miliar rupiah.
Pihak eksekutif, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan DKI, mengajukan pencairan dana terhadap anggaran yang telah disetujui kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI.
Ahok, sapaan akrab Basuki, sebagai pimpinan tertinggi eksekutif, menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) terhadap anggaran yang telah digelembungkan.
"Bisa saja Pak Gubernur yang ikut bertanggungjawab," kata Lulung saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa, 17 November 2015.
Sebelumnya, Ahok mengatakan penetapan tersangka FZ dan MF oleh Bareskrim membuktikan kecurigaannya bahwa anggota DPRD berada di balik tindakan korupsi.
Penetapan tersangka terhadap PNS yang telah dilakukan sebelumnya, akan berbuntut pada penetapan tersangka di pihak legislatif. Kegiatan penyusunan anggaran adalah kegiatan bersama kedua unsur pemerintah. Tindakan penggelembungan anggaran terjadi akibat adanya kongkalikong kedua unsur.
Lulung mengatakan, Ahok tidak bisa seenaknya memberi kesimpulan seperti itu. Penetapan tersangka terhadap FZ dan MF dilakukan karena Bareskrim melihat adanya kemungkinan keterkaitan keduanya terhadap kasus korupsi karena mereka merupakan bekas anggota komisi yang meloloskan anggaran UPS.
Bila menggunakan logika, Lulung kembali menegaskan bahwa Ahok juga mesti sadar dirinya bisa terseret dalam pusaran kasus korupsi UPS. "Kalau dibalikin, dia bisa termasuk jadi pihak yang bertanggungjawab," ujar Lulung.
Lulung mengajak semua pihak tidak saling melempar spekulasi usai penetapan tersangka dua anggota DPRD. Ia mengajak semua orang, termasuk Ahok, untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
"Serahkan pada proses hukum. Jangan sok-sokan penetapan tersangka akan menyeret seseorang," ujar Lulung.
