- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Setahun sudah Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selama setahun, setelah menggantikan Joko Widodo yang telah menjadi Presiden RI, banyak yang menilai Ahok sering membuat gebrakan-gebrakan kontroversial.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyoroti beberapa hal penting selama setahun Ahok berkuasa. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penggusuran paksa di 30 titik di wilayah DKI Jakarta.
Menurut LBH, dalam permasalahan penggusuran paksa maupun pembatasan kebebasan berekspresi, Ahok tidak segan untuk melibatkan aparat TNI dalam melakukan penertiban terhadap warga.
"Ahok harus mendorong peraturan anti penggusuran paksa yang melindungi warga tergusur. Baik yang memiliki atas hak kepemilikan ataupun tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas bertempat tinggal serta Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya dan Komentar Umum HAM PBB No. 2/1992 berikut Komentar Umum HAM PBB No. 7/1997," ujar Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, dalam keterangannya, Jumat, 20 Oktober 2015.
Berdasarkan data LBH Jakarta, selama bulan Januari hingga Agustus 2015, terdapat 3.433 kepala keluarga dan 433 unit usaha yang menjadi korban penggusuran paksa yang berada di 30 titik di wilayah DKI Jakarta. Hal ini merupakan angka penggusuran paksa tertinggi sepanjang sejarah pemerintahan kota Jakarta.
LBH menilai penggusuran paksa tersebut dilakukan tanpa ada musyawarah yang tulus. Sehingga, kata Alghiffari, banyak yang akhirnya kehilangan tempat tinggal yang telah dihuni selama puluhan tahun.
"Perlakuan tersebut tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang menggunakan cara penggusuran paksa terhadap masyarakat miskin untuk alasan pembangunan." (ase)
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
