- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku diberi 'kuliah' tentang buruknya administrasi pemerintahan yang dia pimpin. Ini terjadi di sela-sela pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap gubernur.
Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan, sistem administrasi di Pemerintah Provinsi DKI begitu buruk. Hal tersebut tak jarang menjadi kesulitan bagi para auditor BPK dalam memeriksa laporan keuangan DKI setiap tahun.
"Jadi sore ini, saya justru belajar banyak, dapat informasi banyak. Saya kayak kuliah sama auditor. Saya baru ngerti, wah, gila, administrasi kita buruk sekali," ujar Ahok usai diperiksa BPK selama sembilan jam di kantor pusat BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin, 23 November 2015.
Ahok mengatakan, salah satu keburukan administrasi Pemerintah Provinsi DKI ada di penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS).
Dokumen yang menjadi landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu baru memiliki susunan yang benar di tahun ini. Hal itu dikarenakan penyusunan dokumennya menggunakan format baku hasil keluaran sistem e-budgeting.
"Jadi, KUAPPAS kita amburadul. Baru benar tahun ini, itu pun hampir dikadalin, kalau kita tidak masuk (memeriksa ulang usulan anggaran)," ujar Ahok.
Ahok diperiksa BPK dalam kapasitasnya sebagai pimpinan tertinggi Pemerintah Provinsi DKI. Pemeriksaan Ahok dilakukan dalam rangka audit investigasi BPK terhadap dugaan korupsi dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI.
Pembelian lahan seluas 3,6 hektare oleh DKI menjadi salah satu temuan BPK dalam audit terhadap laporan keuangan DKI tahun 2015. Pembelian dituding merugikan keuangan daerah sebesar Rp191 miliar.
DPRD DKI menindaklanjuti temuan dengan membentuk panitia khusus (pansus). Pansus telah menyampaikan hasil investigasi independennya, baik kepada KPK maupun BPK. Audit independen menegaskan, kesalahan dalam melakukan pembelian sebagian lahan ada pada Pemerintah Provinsi DKI.
Pada 20 Agustus 2015, seorang warga atas nama Amir Hamzah melakukan pelaporan terhadap Ahok kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahok dituding berada di balik tindakan korupsi dalam melakukan pembelian sebagian lahan.
KPK kemudian meminta BPK melakukan audit investigasi atas dugaan korupsi. BPK saat ini hampir rampung melakukan audit, dengan memeriksa Ahok. BPK berencana menyerahkan hasil audit kepada KPK pada Kamis 26 November 2015 mendatang.
Ahok mengatakan, hasil pemeriksaannya hari ini, serta hasil pemeriksaan sejumlah pejabat DKI sebelumnya, akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi KPK, yang telah diserahi hasil audit, untuk menentukan pihak saksi maupun tersangka dalam dugaan korupsi pembelian sebagian lahan.
"Ini (hasil pemeriksaan), akan menjadi keterangan, menjadi bukti," ujar Ahok. (ren)
Ahok Akan Bangun Apartemen Mewah di RS Sumber Waras
Diperuntukan bagi penderita kanker stadium empat.
