- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengungkapkan banyak bukti jika posisinya sebagai kepala daerah di provinsi DKI, kerap dipermasalahkan oleh beberapa lembaga negara.
Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan bukti paling jelas bisa dilihat dari ditunjukkannya kesalahan dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS).
Seperti diketahui, di sela-sela pemeriksaannya kemarin, investigator BPK sempat memberi 'pelajaran' kepada Ahok tentang buruknya sistem administrasi di Pemerintah Provinsi DKI.
KUAPPAS, yang disusun DKI selama ini tidak menyertakan angka yang terperinci, seperti yang tertera di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut kerap menimbulkan kesulitan bagi auditor BPK.
"BPK menyalahkan rincian dokumen KUAPPAS kami. Dia ngomong gitu tahu enggak?," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Selasa, 24 November 2015.
Baca juga:
Ahok mengatakan, investigator BPK sendiri mengakui baru dokumen KUAPPAS untuk APBD DKI tahun 2016 yang memiliki susunan yang benar.
Namun anehnya, BPK tidak pernah mempermasalahkan dokumen KUAPPAS untuk rincian APBD-APBD DKI tahun sebelumnya. Di masa pemerintahan gubernur sebelum dirinya, DKI bahkan kerap mendapat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas audit terhadap laporan keuangannya.
"Jadi gua tanya sama lu, kenapa BPK waktu gua belum jadi gubernur belum pernah mempermasalahkan?," ujar Ahok.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI mendapat opini WDP untuk penggunaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2014, saat Ahok telah menjadi pimpinan. Opini serupa juga untuk penggunaan APBD TA 2013 saat mantan Gubernur Joko Widodo masih sepenuhnya menjadi gubernur.
DKI mendapat opini terbaik, yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), untuk penggunaan APBD TA 2011 dan 2012 saat Jakarta dipimpin mantan gubernur Fauzi Bowo.
Baca juga:
Serupa dengan BPK, Ahok mengatakan, lembaga Kementerian Dalam Negeri juga kerap memberikan perlakuan sama. Pejabat Kemendagri seperti Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dan Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Reydonnyzar Moenek, kerap menunjukkan kesalahan penyusunan APBD DKI dalam berbagai kesempatan pertemuan dan mediasi di saat Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI berseteru dalam kisruh APBD di awal tahun.
Ahok mengatakan, dipermasalahkannya susunan APBD DKI baru terjadi saat DKI dipimpin oleh dirinya.
"Kenapa Mendagri enggak pernah mempermasalahkan APBD DKI yang salah total nyusunnya? Itu jawab saya dong," ujar Ahok.
Sebelumnya, Ahok menyatakan kemungkinannya dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Ahok mengatakan, hal tersebut bisa terjadi jika KPK, dalam melakukan penyelidikannya, memiliki asumsi awal bahwa dirinya adalah pihak yang bersalah dalam pembelian lahan yang diperkirakan merugikan keuangan DKI Rp191,3 miliar.
KPK sendiri tengah menanti hasil audit investigasi BPK untuk melakukan penyelidikan. Ahok menuduh, baik BPK DKI maupun BPK RI telah bersikap tendensius dan menyudutkan dirinya baik dalam audit laporan keuangan, maupun pemeriksaan kemarin.
Ahok mengatakan, sikap tendensius itu bukan tak mungkin tertuang dalam hasil audit investigasi BPK RI yang selanjutnya digunakan KPK.
"Ini (hasil audit investigasi) kan akan dikirimkan ke KPK nih," ujar Ahok.
Meski demikian, ia justru tidak merasa terancam. Bila sampai lembaga KPK juga disisipi oknum dan kepentingan yang membuat penyelidikan terhadap dirinya menjadi tendensius, Ahok mengatakan, ia akan merasa bangga. Banyak lembaga negara, mulai dari DPRD DKI, IPDN, BPK DKI, Kementerian Dalam Negeri, BPK RI, hingga mungkin KPK, telah ia lawan.
"Saya sangat senang. Rekor saya sudah bertambah (dengan berseteru melawan BPK). Kalau KPK juga sampai membuat saya menjadi tersangka dengan alasan yang enggak jelas, berarti saya juga ditakdirkan untuk melawan oknum KPK. Wah, lengkap lah, top banget. Republik ini saya lawan semua," ujar Ahok.
