- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Menurutnya, tindakannya sengaja membuat penandatanganan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2016 dilakukan untuk menyelamatkan anggaran.
"Saya menunda (tahapan pengesahan anggaran) untuk dapat uang untuk melakukan pembangunan," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Jumat, 27 November 2015.
Ahok mengatakan, ia telah menyampaikan hal tersebut kepada rekannya di DPRD DKI. Menurutnya, para anggota dewan tidak mempermasalahkan hal itu.
Unsur dewan yang tidak menerima hanya sebagian pimpinan yang memang kerap kontra dan berseberangan pendapat dengan dirinya.
"DPRD enggak masalah. Dokumen KUAPPAS Senin kita masukkan," ujar Ahok
Penandatanganan nota kesepahaman KUAPPAS antara Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI sebelumnya direncanakan berlangsung pada Senin, 23 November 2015. Hal itu terkait target pengesahan APBD pada tanggal 30 November 2015.
Meski demikian, Ahok sengaja membatalkan pencapaian target. Dokumen KUAPPAS yang telah rampung disusun, ditarik kembali dari masing-masing SKPD.
Ahok kemudian memanggil SKPD untuk membahas ulang anggaran. Hal itu dikarenakan dokumen KUAPPAS yang telah rampung disusun, diketahui tidak seketika dimasukkan ke sistem e-budgeting.
Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran anggaran siluman seperti yang tercantum di APBD DKI 2014 dan APBD DKI 2015 yang batal digunakan, kembali masuk ke dalam rincian.
