Sumber :
- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id
- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui belum mampu sepenuhnya membuat ruang-ruang publik di Jakarta aman. Hal tersebut terkait terjadinya kejahatan perampokan dan pemerkosaan di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pondok Pinang di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu, 21 November 2015.
"Ruang publik kita sekarang belum aman," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Sabtu, 28 November 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Ruang publik kita sekarang belum aman," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Sabtu, 28 November 2015.
Ahok mengatakan, tindakan yang diambil adalah memasang sebanyak mungkin kamera pengawas (CCTV) yang terintegrasi dengan pusat kendali milik Polda dan Kodam. Meski demikian, hal tersebut belum optimal karena pengadaan kamera belum sepenuhnya dianggarkan. DKI sebagian besar masih mengandalkan kamera CCTV milik swasta untuk melakukan pengawasan. Hibah kepada Kodam dan Polda untuk membuat pusat kendali di kantornya masing-masing juga baru dianggarkan di APBD tahun 2016.
Menuju ke terciptanya Jakarta sebagai kota yang ruang publiknya selalu terawasi, Ahok meminta masyarakat untuk mulai berperan aktif memetakan titik-titik rawan kejahatan. Caranya adalah dengan melakukan pelaporan melalui sistem Jakarta Smart City (aplikasi QLUE). Pihak keamanan nantinya dapat membuat prioritas pengamanan berdasarkan laporan titik kerawanan tertinggi.
Sementara aparat wilayah, akan memastikan dalam jangka pendek, gangguan keamanan tidak akan lagi terjadi.
"Jadi kamu (warga) tolong laporkan. Sehingga camat dan lurah kami yang saya tugasi jadi estate manager bisa selesaikan (masalah gangguan keamanan)," ujar Ahok.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ahok mengatakan, tindakan yang diambil adalah memasang sebanyak mungkin kamera pengawas (CCTV) yang terintegrasi dengan pusat kendali milik Polda dan Kodam. Meski demikian, hal tersebut belum optimal karena pengadaan kamera belum sepenuhnya dianggarkan. DKI sebagian besar masih mengandalkan kamera CCTV milik swasta untuk melakukan pengawasan. Hibah kepada Kodam dan Polda untuk membuat pusat kendali di kantornya masing-masing juga baru dianggarkan di APBD tahun 2016.
