- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menceritakan bagaimana pemerintah tidak memikirkan potensi keuntungan atau kerugian dalam melakukan pembelian lahan atau properti.
Ahok, sapaan akrab Basuki mencontohkan, pembelian bekas lahan dan bangunan Kedutaan Besar Inggris di dekat Bundaran HI. Kompleks tersebut dibeli PT MRT Jakarta menggunakan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dari Pemerintah Provinsi DKI. DKI berencana menjadikan lahan tersebut sebuah taman.
Ahok mengatakan, jika mengikuti pola pikir pengembang swasta, tidak mungkin sebuah lahan dibeli dengan harga mahal untuk hanya sekadar dijadikan taman.
"Mungkin enggak, pengusaha real estate, yang paling kaya sekalipun, beli lahan Kedubes Inggris kemudian dijadikan taman?" ujar Ahok berbicara di depan para pimpinan perusahaan properti di Rapat Kerja Daerah Real Estate Indonesia (REI) di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 1 Desember 2015.
Sementara pemerintah, tidak mempertimbangkan potensi keuntungan dan kerugian. Kompleks itu dibeli seharga Rp500 miliar.
Selain taman, Pemprov DKI berencana menjadikan kompleks eks Kedubes itu sebagai tempat ruangan pusat kendali moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT). Pusat kendali itu direncanakan dibuat terbuka sehingga masyarakat bisa berwisata.
"Selain taman, kami mau buat lahan jadi showroom, untuk menunjukkan command center MRT," ujar Ahok.
Pembangunan Mendesak, DKI Alihkan Anggaran untuk MRT
Membebaskan 105 bidang lahan.
