Ahok Usul Pemegang KJP Tidak Terima PIP

Kartu Jakarta Pintar (KJP)
Sumber :
  • ANTARA/Sigid Kurniawan

VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengusulkan, agar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak menerima dana Program Indonesia Pintar (PIP). Menurutnya, hal ini bertujuan agar bantuan dari pemerintah bisa terdistribusi dengan adil.

Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo

"Tidak diperkenankannya penerima KJP sekaligus menerima dana PIP, dapat eksekutif jelaskan, bahwa dalam rangka memenuhi asas keadilan," ujar Ahok saat membacakan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi untuk RAPBD 2016, di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Sabtu 19 Desember 2015.

Ahok mengatakan, sasaran penerima KJP dan PIP berbeda. Sehingga tidak etis, apabila satu peserta didik dibiarkan menerima dua bantuan sekaligus.

Kendaraan yang Lintasi Medan Merdeka Mulai Dialihkan

"Pemberian KJP diutamakan bagi peserta didik yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta dan bersekolah di DKI Jakarta. Sedangkan peserta didik yang bersekolah di DKI Jakarta, tetapi tidak mempunyai NIK DKI Jakarta, maka bisa mendapat bantuan PIP," jelasnya.

Ia menuturkan, program pendidikan wajib belajar 12 tahun dapat didukung dengan pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang diperkuat dengan peningkatan pemanfaatan KJP di setiap jenjang pendidikan, baik pada sekolah negeri maupun swasta.

Massa Demo dari Bekasi dan Tangerang Mulai Berdatangan

Penjelasan Ahok itu untuk menjawab pertanyaan dari Fraksi PDI-P, Gerindra dan Hanura DPRD DKI, dalam paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi, Jumat kemarin.

Fraksi PDI-P, dalam pandangannya pada paripurna, sempat mempertanyakan jumlah siswa didik yang menerima PIP dari APBD DKI, yang mencapai 207.086 orang. Namun, baru ada 10.628 orang atau 5,31 persen yang dapat dicairkan.

PDI-P juga mempermasalahkan adanya penerima KJP yang tidak bisa menerima dana PIP, meskipun sebenarnya pemerintah pusat tidak menolaknya. Mengenai rehabilitasi gedung sekolah, Ahok sependapat dengan Fraksi Golkar dan Fraksi PKS, untuk dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi yang berlisensi.

"Hal ini agar hasilnya berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Ahok. (one)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya