- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, transportasi yang aman dan memadai bagi masyarakat adalah dengan sistem pembayaran rupiah perkilometer.
Dengan adanya hal ini, diharapkan tidak ada lagi istilah kejar setoran bagi armada transportasi, terutama transportasi di DKI Jakarta. Sehingga sopir ugal-ugalan karena kejar setoran dinilai tidak akan terjadi lagi.
"Semua (transportasi umum) harus rupiah perkilometer. Saya pikir 2016-2017 kita akan kejar. Paling enggak kalau pembelian bus cepat, di akhir 2016 itu sudah kelihatan," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu, 20 Desember 2015.
Meski demikian, Ahok mengakui untuk merealisaaikan hal tersebut bukan hal yang mudah. Ahok menilai, salah satu kendalanya yaitu pihak Transjakarta yang tak juga mau membeli bus.
"Kendalanya Transjakarta enggak pernah mau beli bus. Alasannya dia PMP telat, ngajuin PMP tanggal 26 Oktober, kan kurang ajar. Saya minta dia dari 2014, lho," katanya menambahkan.
Ahok menambahkan, saat ini DKI memang mengalami kekurangan bus untuk moda transportasi. Akan tetapi, pihaknya saat ini telah mendapat pinjaman bus dari Kementerian Perhubungan. "Bus baru dari Kemenhub sudah kasih 600 unit, kita tinggal beli lagi," ujar dia.
Terkait masalah Transjakarta yang juga belum membeli bus hingga saat ini, dirinya mengaku tak akan segan-segan mengganti Dirut PT Transjakarta Antonius Kosasih. Ahok berencana menggantinya tahun depan. "Jadi, tahun depan jadi (ganti)."
(mus)
