- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku muak terhadap kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kotamadya Jakarta Pusat.
Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, kedua aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) di wilayah Jakarta tersebut, seolah-olah terus membiarkan keberadaan parkir liar di kawasan Tanah Abang. Hal tersebut, menyebabkan kawasan padat aktivitas yang terletak di wilayah Jakarta Pusat itu terus semrawut.
"Kita mau ganti pejabat Sudin, pejabat Satpol PP. Semuanya mau kita ganti," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Rabu, 6 Januari 2015.
Ahok mencontohkan, keacuhan aparat Satpol PP dan Sudinhub Jakarta Pusat itu bisa terlihat, antara lain dari tidak ditanggapinya keluhan warga melalui aplikasi Jakarta Smart City QLUE.
Saat ia sendiri yang memerintahkan penertiban, barulah aparat Satpol PP dan Sudinhub Pusat melakukan penertiban.
"Kalau kayak gitu kejadiannya, masa aku yang mesti teriak tiap hari?" ujar Ahok.
Padahal, Pemerintah Provinsi DKI telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah yang bisa digunakan sebagai dasar hukum penindakan terhadap parkir liar.
DKI gencar memberlakukan aturan itu, saat melakukan operasi derek parkir liar besar-besaran di tahun 2014. Lebih dari satu tahun berselang, Ahok mengatakan, operasi itu tidak dilanjutkan. Kawasan Tanah Abang kembali semrawut oleh parkir liar.
"Itu kan tugas mereka (menertibkan parkir liar). Masa mesti gubernur yang jagain jalan, jagain parkir? Lihat ada mobil ngetem (parkir secara liar), kemudian saya yang turun? Kan enggak lucu. Memang saya yang jadi Satpol PP?" ujar Ahok.
Ahok mengatakan, jajaran pejabat Satpol PP dan Sudinhub Pusat yang ia anggap bermasalah akan didemosi, atau dipecat dari jabatannya pada perombakan pejabat perdana DKI di tahun ini yang direncanakan akan dilakukan pada 8 Januari 2016.
Meski demikian, Ahok masih enggan membocorkan nama pejabat Satpol PP dan Sudinhub Jakarta Pusat yang akan ia pecat, atau pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain yang turut dijadikan staf biasa pada perombakan lusa.
"Saya enggak tahu tepatnya akan ada berapa banyak (jumlah pejabat yang akan dipecat). Pokoknya sebanyak mungkin," ujar Ahok. (asp)
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
