- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah menebak maksud kedatangan jajaran lembaga Badan Kerja Sama Provinsi (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur (Jabodetabekjur) ke kantornya di Balai Kota DKI, hari ini.
Meski melampaui serangkaian rapat formal hingga penandatanganan nota kesepahaman, menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, lembaga itu pasti hendak meminta sebagian alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016 untuk membiayai tugas.
"Ujung-ujungnya (kedatangan BKSP) kan duit," ujar Ahok di hadapan Ketua Harian BKSP Jabodetabekjur, Didi Sunardi, di Balai Kota DKI, Rabu, 6 Januari 2016.
Didi tidak menampik kata-kata Ahok. Menurut Didi, lembaga yang tugas utamanya mengoordinasi kebijakan pembangunan di 12 lembaga pemerintah daerah itu, memang membutuhkan 'dorongan' dari tiga pemerintah provinsi yang dikoordinasi yaitu DKI, Jawa Barat, dan Banten.
Dorongan itu dibutuhkan agar BKSP dapat memfasilitasi dan mengoordinasi penyelesaian masalah yang terkait bidang ekonomi, pembangunan, kesehatan, dan sarana umum.
"Jadi fungsi kami hanya memfasilitasi dan mengoordinasi saja, tidak bisa mengeksekusi. Kalau eksekusi, itu tugas dari masing-masing pemerintah daerah," ujar Didi.
Ahok setuju peran BKSP sebatas memfasilitasi dan mengkoordinasi. DKI memang memerlukan koordinator, antara lain untuk mengatur dan mengawasi bantuan hibah ke delapan kota mitra DKI yang dimulai sejak 2015.
Sejak menjadi wakil gubernur, menurut Ahok, BKSP kerap menyambangi Pemerintah Provinsi DKI. Namun, tidak ada satupun usulan yang terealisasi, antara lain karena keyakinan DKI yang kurang untuk memberikan anggaran.
"Kalau sekarang kami sudah kasih BKSP kewenangan (untuk memfasilitasi dan mengoordinasi). Saya bilang BKSP udah enggak usah banyak ngomong, banyak rapat. Kasih tahu saya saja Anda maunya apa," ujar Ahok.
Ahok menerangkan, proyek pembangunan lintas pemda yang akan dikoordinasi dan difasilitasi BKSP dalam waktu dekat adalah pembangunan waduk retensi (penampungan air hujan) di salah satu kota mitra.
Sementara program yang lain mirip dengan program hibah bantuan Mitra Praja Utama, yaitu revitalisasi terminal terpadu untuk memfasilitasi transportasi warga daerah penyangga ke Jakarta. Kemudian pembangunan waduk untuk menampung air agar mengurangi debit banjir kiriman menuju Jakarta.
"Poin kesepakatannya banyak. Kita mau bangun fasilitas-fasilitas itu antara lain di Kota Tangsel (Tangerang Selatan) dan Bekasi," ujar Ahok. (ren)
Meski Endapkan Dana Rp13,9 T, Ekonomi Jakarta Tetap Jalan
Di Jakarta, APBD bukan satu-satunya sumber penggerak ekonomi.
