- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mempertahankan anggaran belanja pegawai sebesar Rp18 triliun, atau sekitar 28 persen dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2016, sebesar Rp66,3 triliun.
Menurut Ahok, peraturan Kementerian Dalam Negeri hanya menentukan besaran belanja pegawai tidak boleh melebihi 50 persen.
"Enggak bisalah (dievaluasi). Patokannya (belanja pegawai) kan, hanya enggak bisa lebih dari 50 persen," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Rabu 13 Januari 2016.
Sebagai informasi, Kemendagri dalam evaluasinya terhadap APBD Jakarta meminta anggaran belanja pegawai yang besarannya melebihi seperempat dari total APBD agar dikurangi.
Kemendagri menganggap, Jakarta tak sepantasnya memiliki anggaran belanja pegawai yang begitu tinggi bila melihat serapan APBD tahun 2015, yang begitu rendah.
Ahok meminta Kemendagri mengerti alasan Jakarta menganggarkan belanja pegawai yang begitu tinggi. Jakarta adalah satu-satunya provinsi yang juga menanggung gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tingkat kotamadya dan kabupaten (Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu).
"Daerah lain, bayar gaji kota dan kabupaten enggak? Enggak," ujar Ahok.
Lebih lanjut, Ahok mengatakan, rincian APBD DKI Jakarta tahun 2016 seharusnya diapresiasi. APBD 2016 disusun dengan begitu terperinci dan terbebas dari anggaran siluman. Rincian APBD juga disusun agar proporsional untuk setiap bidang.
"Di APBD 2016, porsi untuk kegiatan pembangunan itu lebih besar. Saya kira sepanjang sejarah DKI, ini APBD yang paling bagus," ujar Ahok. (asp)
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
