- VIVA.co.id/Muhammad Solihin
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membantah adanya barter anggaran atau kepentingan antara Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI, saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI tahun 2014.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana mengatakan, anggaran pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) bisa masuk ke dalam rincian APBD, karena telah terjadi barter.
DPRD memperbolehkan anggaran program prioritas DKI masuk, asal anggaran pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) juga disertakan.
Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, pernyataan Lulung tersebut sebagai suatu fitnah yang tak berdasar. "Itu fitnah yang gobl*k nya minta ampun," ujar Ahok di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Februari 2016.
Ahok mengatakan, bila memang menghendaki terjadinya barter antardua lembaga pemerintah, kongkalikong lebih baik dilakukan di tahun 2013, saat proses penyusunan APBD 2014 masih dalam tahap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) yang merupakan landasan penyusunan setiap mata anggaran dalam APBD.
Hal itu akan membuat anggaran pengadaan UPS tidak akan dianggap sebagai anggaran siluman, namun dianggap sama pentingnya dengan anggaran pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, yang memang merupakan salah satu program prioritas DKI di tahun 2014.
Namun, Ahok mengatakan, kenyataannya, anggaran pengadaan UPS baru masuk di APBD Perubahan, tanpa sebelumnya direncanakan di dalam KUAPPAS. Hal itu yang membuat anggaran pengadaan UPS disebut sebagai anggaran siluman.
Ahok mengatakan, pernyataan Lulung sekadar upaya untuk membuat Pemerintah Provinsi DKI tampak memiliki kepentingan juga dengan memasukkan anggaran pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ke dalam APBD-P DKI tahun 2014.
Ahok menambahkan, pembelian lahan sebelumnya telah direncanakan di KUAPPAS. DKI hendak membangun sebuah rumah sakit khusus penyakit kanker di atas lahan.
Mantan Bupati Belitung ini meyakinkan, pihak yang jelas memiliki kepentingan adalah DPRD DKI. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hasil penelitiannya juga telah menegaskan, anggaran DKI setiap tahunnya kerap dimasuki anggaran fiktif dan siluman.
"(Anggaran pengadaan) UPS, udah ada sejak 2013. Itu sudah ada lho. Artinya, mereka (DPRD) yang main-main. Kalau yang lain misalnya apa? Ada pengadaan meubel, komputer (yang juga tidak direncanakan). Kalau memang ada barter, ngapain gue yang buka (keberadaan anggaran siluman)."
(mus)
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
