- foe
VIVA.co.id - Electronic Road Pricing atau yang lebih dikenal dengan sebutan ERP dirasakan harus segera diterapkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama. Ini guna mengatasi kemacetan Ibu Kota yang makin parah, selain dengan terus membangunan infrastruktur angkutan massal.
"Dulu katanya belum dijalankan (ERP) di Jakarta karena regulasinya. Sekarang regulasi sudah komplet, sekarang ini tinggal dijalankan," ujar Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Februari 2016.
Darmaningtyas mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, untuk segera merealisasikan ERP yang selama ini hanya jadi wacana guna membantu mengurai kemacetan Ibu Kota.
Alasan lain karena Jakarta akan segera menyongsong datangnya Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI tahun 2017. Bila tidak melakukan lelang, ERP akan tertunda lagi.
"Waktu Pemprov DKI untuk ERP hanya Maret, April, Mei (2016). Tidak ada lelang wassalam, setahun berikut orang (pemprov) akan sibuk soal pilkada," katanya.
Menurut Darmaningtyas, Polda Metro Jaya juga sudah mendukung ERP. Karena itu, tidak ada alasan lagi bagi Pemprov DKI untuk menunda aturan yang jelas-jelas akan membantu mengurai kemacetan di Jakarta.
"Makanya, kita harus dorong Pemprov DKI untuk implementasi ERP. Jangan wacana, alasannya selalu bilang butuh polisi, sekarang polisi sudah mendukung," katanya. (ase)
Polisi Sudah Siap Bila ERP Diterapkan
DKI harus segera memilih tender untuk pelaksanaan ERP.
