- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membantah adanya persyaratan berupa setoran uang, yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah bagi pasangan calon yang hendak diusung partai politik dalam pemilihan umum kepala daerah.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI-P DKI, Gembong Warsono mengatakan, biaya operasional yang diperlukan untuk mendukung pengusungan wajib ada. Namun, bukan berarti biaya itu dibebankan sepenuhnya kepada pasangan calon yang diusung.
"Kalau pasangan calon tidak mempunyai uang, partai akan turun tangan, terutama bila elektabilitasnya bagus," ujar Gembong di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jum'at, 11 Maret 2016.
Gembong mencontohkan, pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama yang diusung PDI-P pada Pemilihan Gubernur DKI tahun 2012. Pada saat itu, pasangan yang akhirnya terpilih itu mengaku tidak memiliki banyak uang.
DPD PDI-P DKI akhirnya mengeluarkan uang. Ketua Umun PDI-P Megawati Soekarnoputri juga mengeluarkan uangnya. Hal itu karena PDI-P menilai pasangan Jokowi - Ahok memiliki elektabilitas yang besar.
"Pembiayaan Pilkada di PDI-P itu memakai cara gotong royong," ujar Gembong.
Gembong menilai, , sapaan akrab Basuki, terkait salah satu pertimbangan yang diambil untuk tidak memilih jalur parpol dalam Pilgub DKI tahun 2017 tak dapat diterima.
Pertimbangan utama seseorang untuk maju di pemilihan seharusnya niatan untuk membangun daerah, bukan semata-mata karena ketiadaan uang.
"Saya tak tahu bagaimana hitung-hitungan yang dilakukan Pak Ahok," ujar Gembong
