Sumber :
- TMC Polda Metro Jaya
VIVA.co.id - Siap-siap macet di Jakarta hari ini. Selain Paguyuban Pengemudi Angkatan Darat (PPAD) yang akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, rencananya ribuan massa dari Forum Komunikasi Masyarakat Penyelenggara Angkutan Umum (FK MPAU) DKI Jakarta juga akan melakukan unjuk rasa di kawasan Ring 1 Jakarta.
Dari surat edaran FK MPAU DKI Jakarta yang diterima pihak Kepolisian, diketahui kurang lebih 3.000 massa FK MPAU akan berunjuk rasa di tiga titik di Jakarta Pusat. Tiga titik tersebut, yakni, Depan Istana Negara, Gedung Balai Kota DKI Jakarta, serta Gedung DPRD DKI Jakarta.
Dalam surat edaran tersebut, tertulis kalau aksi unjuk rasa akan dimulai sejak pukul 06.00 WIB pagi oleh FK MPAU DKI Jakarta. Diduga, mereka akan berunjuk rasa dengan membawa armada Koperasi Wahana Kalpika.
Dalam surat tersebut, diketahui mereka mengajukan empat tuntutan. Yang pertama, yaitu setop penangkapan dan pengandangan oleh petugas Dishubtrans (Dinas perhubungan dan transportasi) DKI Jakarta. Kedua, cabut surat edaran tentang pemberiang izin perpanjangan kartu izin usaha, izin operasi, dan pengawasan terhadap angkutan umum tanggal 14 Desember 2015.
Sedangkan yang ketiga, yaitu revisi Peraturan Daerah (Perda) No.5 Tahun 2014 tentang Batas Usia Kendaraan Angkutan, dan yang terakhir hapus transportasi ilegal.
Berbeda dengan FK MPAU, massa dari PPAD yang pada beberapa minggu lalu telah melakukan aksi serupa, selain melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, juga diperkirakan melakukan aksi di depan Kementerian Informasi dan Informatika. Diketahui, ada sebanyak 5.000 sampai 10 ribu massa dari PPAD yang berencana akan melakukan unjuk rasa.
Dalam unjuk rasa tersebut, PPAD masih menuntut hal yang sama dengan unjuk rasa yang sebelumnya, yakni, pembekuan perusahaan aplikasi yang menjadi perantara beroperasinya angkutan ilegal berpelat hitam (GrabCar, Uber Car).
Sementara itu, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Polisi Suyatno mengatakan, guna mengantisipasi unjuk rasa besar-besaran, sebanyak 5.606 personel gabungan akan diturunkan untuk mengawal jalannya unjuk rasa tersebut agar berjalan dengan semestinya.
Suyatno menegaskanm kalau jumlah personel dapat saja bertambah, lantaran data ini adalah data awal, atau sementara. "Total keseluruhan personel sebanyak 5.606 personel. Tapi bisa berubah, karena ini masih awal," katanya saat dihubungi VIVA.co.id.
Adapun mengenai pengalihan arus, Suyatno mengaku belum dapat menjelaskan mengenai pengalihan arus akibat dampak dari demo. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sedangkan yang ketiga, yaitu revisi Peraturan Daerah (Perda) No.5 Tahun 2014 tentang Batas Usia Kendaraan Angkutan, dan yang terakhir hapus transportasi ilegal.
