Sumber :
- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akan meminta Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengecek cashless management system (CMS) yang dimiliki Bank DKI.
Baca Juga :
Ahok Cuci Gudang Pejabat Jakarta
Sebab, Ahok --sapaan Basuki-- menduga, ada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI yang bekerja sama dengan pihak lainnya yaitu notaris, dalam kepengurusan tanah atau pembebasan lahan.
Baca Juga :
Ahok Ingin Patahkan Stigma PNS Malas dan Korup
Menurut Ahok, praktik curang kedua pihak itu diketahuinya dari data miliknya. Dari data itu, honor notaris yang menangani pembebasan lahan dapat berubah seketika dari nominal yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pemprov DKI.
Baca Juga :
8 Januari Ahok 'Eksekusi' Pejabat Malas DKI
"Saya minta PPATK mengecek cashless management system (CMS). CMS, semua yang beli tanah itu bayar notaris transfer langsung dengan notaris. Saya mau tahu dia transfer berapa. Saya minta diprint out cms rekening koran bank dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kita," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin 28 Januari 2016.
Apabila nantinya ditemukan penyimpangan, Ahok mengancam akan memecat ?oknum PNS yang berbuat curang itu. "Kalau data bohong, langsung pecat dari PNS. Dan lapor polisi," katanya.
Di samping itu, Ahok juga berencana menyurati Kementerian Hukum dan HAM untuk melaporkan notaris nakal yang telah berkomplot dengan oknum PNS DKI. "Dan saya juga mengirim surat ke Menkumham untuk cabut izin notaris yang main. Begitu ada bukti transfer," ujarnya. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
