- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berencana menghapus peraturan pengendalian macet berupa 3 in 1 di jalan protokol Jakarta.
Selain dianggap tidak efektif, penghapusan kebijakan 3 in 1 juga karena mencuatnya kasus eksploitasi anak. Kebanyakan joki 3 in 1 terpaksa membawa anak-anak mereka bahkan ada yang menyewa anak untuk mendapatkan simpatik saat jadi joki.
Terlepas dari permasalahan yang ada, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Mohammad Iqbal justru ingin wacana penghapusan 3 in 1 harus dikaji terlebih dahulu. Polda Metro sebagai salah satu stakeholder yang ikut mengemban kebijakan ini menunggu pembicaraan resmi terkait penghapusan kebijakan ini.
"Polda juga harus diajak bicara bagaimana merealisasikan atau mencabut suatu kebijakan, menurut pandangan kami masih sangat relevan. Tetapi kalau ada kebijakan Pak Gubernur tentunya akan koordinasikan dulu dengan semua stakeholder yang ada," ujar Iqbal, Rabu 30 Maret 2016.
Terkait dengan permasalah joki 3 in 1, Polda menurut Iqbal telah melakukan penertiban dan merazia para joki yang kerap mangkal saat pagi dan jelang sore hari.
"Ya itu kan di-sweeping terus oleh kita," katanya.
Mengenai masalah eksploitasi anak yang diungkap jajaran unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Metro Jakarta Selatan, Mantan Kapolres Metro Jakarta Utara ini menyebut hal tersebut sebagai peringatan bagi semua pihak.
"Itu wake up call bagi semua instasi terkait, tidak hanya polisi saja, semua harus peduli. Polres Metro Jaksel yang merupakan bagian dari Polda Metro Jaya bisa mengungkap itu dan ini bisa jadi trigger bagi semuanya," katanya.
