- VIVAnews/Fernando Randy
VIVA.co.id – Terbongkarnya dugaan suap yang diberikan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Arisman Widjaja, pada anggota DPRD, Mohammad Sanusi, terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk proyek reklamasi di pantai utara Jakarta membuat banyak pihak mempertanyakan proses pembuatan izin proyek tersebut.
Terkait masalah ini, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, mengkritik sikap Basuki Tjahaja Purnama, yang seolah-olah lepas tangan terhadap tanggungjawabnya sebagai gubernur terkait proyek tersebut.
"Setelah Skandal Podomoro Terbongkar, Ahok Mendadak Berlagak Bermusuhan dengan Podomoro," tulis Prijanto lewat pesan yang beredar luas di media sosial, Senin 4 April 2016.
Menurutnya, setelah Arisman ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ahok - sapaan akrab Basuki - mulai memposisikan diri berseberangan dengan PT Agung Podomoro.
Padahal sebelumnya, perusahaan itu kerap membantu Pemprov DKI Jakarta untuk membangun proyek fasilitas publik menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
"Ahok mulai tebar statement di media. Podomoro masih punya hutang kepada DKI. Podomoro menghianati dirinya, dll. Semua itu untuk membangun citra, Ahok berseberangan dengan Podomoro. Dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan kasus suap Raperda yang disodorkan eksekutif ke DPRD DKI," tambah Prijanto.
Namun, Prijanto meragukan posisi Ahok sebagai pihak yang berseberangan dengan PT Agung Podomoro, karena menurutnya, tidak semua keburukan perusahaan itu diungkap ke publik. Menurutnya sikap ini sebagai upaya pencitraan untuk menghadapi proses Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar Februari 2017, sehingga menilai konsultan politiknya yang mengarahkan Ahok agar memposisikan diri seperti demikian.
"Tetapi, akankah rakyat percaya dia bersebrangan? Tampaknya, masih ada yang disembunyikan Ahok. Ahok tidak berani bilang 'kewajiban fasos fasum Podomoro atas taman BMW bodong atau belum selesai". Jika Ahok berani bilang semacam itu, Ahok hebat! Karena sama dengan bunuh diri!"
"Ahok bisa dikenai pasal pembiaran atas dugaan terjadinya kerugian negara dan ikutserta tidak langsung. Bagaimana tidak? Proses hukum atas taman BMW sedang berlangsung di PN Jakut kok diajukan sertifikasi. Niat baik atau niat buruk?" Tambah Prijanto.
Di sisi lain, Prijanto juga menduga perusahaan itu mulai kesal dengan sikap Ahok yang selalu meminta dana CSR untuk pembangunan beragam proyek fasilitas umum.
"Atau bisa jadi dan tidak menutup kemungkinan, memang Podomoro sudah puyeng terhadap Ahok. Podomoro sudah capek dijadikan sapi perahan. Dikit-dikit CSR untuk ini dan itu? Ini yang harus direnungkan Ahok sehingga dugaannya Podomoro mengkhianati dirinya memang benar," tuturnya.
Dia pun berharap, Ahok mau membongkar dugaan korupsi terkait Raperda Reklamasi pantai utara ini secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu.
“Semoga Ahok menggunakan jurus TI JI TI BEH. Mati siji mati kabeh atau mati satu mati semua, sebagaimana sesumbarnya jika dirinya dijadikan tersangka KPK, akan saya musuhi orang se-republik dan akan bongkar kasus bus Transjakarta,” ujar Prijanto. (ren)
