- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan proyek reklamasi teluk Jakarta bukanlah kebutuhan rakyat, melainkan hanyalah kebutuhan pengembang.
"Itu kan masalah bisnis, reklamasi itu harus dilihat apakah kepentingannya untuk nasional apa hanya bisnis," ujar Djarot di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 6 April 2016.
Menurut Djarot, jika kepentingan nasional, pulau hasil reklamasi harusnya dibangun bandara ataupun infrastruktur penunjang lainnya, bukannya rumah mewah. Djarot pun menyebut, jika reklamasi yang dilakukan di Jakarta tidak bisa disamakan dengan reklamasi di negara Singapura.
"Bukan aku enggak setuju reklamasi, tapi harus dipikir masak-masak. Kalau untuk kepentingan nasional silakan, tapi kalau bisnis, pikir dulu lah," kata Djarot.
Meskipun mengisyaratkan menolak reklamsi, namun Djarot mengatakan bahwa Pemda DKI tidak bisa untuk tidak memberi izin, jika persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi.
Apalagi, reklamasi telah berdasar hukum melalui Keppres No. 52 Tahun 95 terkait Reklamasi dan ditindaklanjutidengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta.
"Sekarang kita kawal, mereka toh juga berizin. Kalau semua sudah lengkap izinya, kita tidak boleh menghalang-halangi," kata politikus PDI Perjuangan itu. (ase)
Baca juga:
