Sumber :
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap kasus dugaan suap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi, yang melibatkan Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land dan anggota DPRD Muhammad Sanusi.
Belakangan, nama Sunny Tanuwidjaja yang disebut sebagai staf khususnya Ahok, sapaan Basuki juga ikut dicegah KPK untuk bepergian ke luar negeri.
"Ya saya kira itu prosedur saja ya, saya sudah dengar, memang KPK akan lakukan langkah cegah, karena kalau dibutuhkan kan takut dia keluar negeri. Sunny kan orang sering bolak-balik luar negeri kan. Nah, kalau enggak dicegah pas dibutuhkan jadi saksi butuh keterangan pasti susah, saya kira itu prosedur harus dijalanin," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 8 April 2016.
Baca Juga :
Riset: Isu Keberagaman, Kesetaraan dan Inklusivitas Masih Jadi Tantangan Perusahaan di Indonesia
Menurut Ahok, sosok Sunny memang banyak kenal dengan pengusaha konglongmerat. Ketika dihubungi, Sunny disebut tidak tertekan dengan pencekalan dirinya.
"Saya WhatsApp dia, senyum-senyum saja dia. Saya bilang, gimana dicekal? Sudah. Dia bilang, repot saja enggak bisa ke mana-kemana," ujar Ahok.
Sampai saat ini, kata Ahok, sosok Sunny masih menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center for Democracy and Transparency (CDT).
CDT diketahui lembaga riset yang pernah mendukung pasangan Ahok-Eko Cahyono di Pilkada Bangka-Belitung, meski akhirnya gagal.
"Sampai sekarang masih (dirut CDT). Jadi waktu saya sudah masuk wagub, dia kan lebih cocok, doktor political science. Saya bilang saya enggak sempat lagi pegang LSM, makanya LSM itu saya kasih ke teman-teman semua," kata Ahok.
Sebelumnya, Ahok mengatakan jika Sunny mengikutinya untuk menyelesaikan proses disertasi atau program doktoralnya. Ahok dijadikan subjek dalam menghadapi Pilkada 2017.
Meskipun begitu, Ahok membantah jika Sunny adalah konsultan politiknya, dan tidak mempengaruhi kebijakan Pemda DKI.
"Sekarang saya tanya ada enggak sih orang bisa pengaruhi kebijakan aku? Ada enggak kebijakan saya yang memihak kepada pengusaha? Agung Sedayu saya bongkar, bongkar. Lippo saya bongkar. Si Sunny sama Lippo dekat," kata dia.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meminta surat permintaan pencegahan keluar negeri terhadap Sunny Tanuwidjaja.
Surat telah dilayangkan KPK kepada pihak Dirjen lmigrasi. "Yang bersangkutan adalah Staf Khusus Gubernur DKl Jakarta," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Kamis, 7 April 2016.
Selain Sunny, penyidik juga mengirimkan surat pencegahan terhadap Direktur PT Agung Sedayu Grup bernama Richard Halim Kusuma. (ase)
Halaman Selanjutnya
"Saya WhatsApp dia, senyum-senyum saja dia. Saya bilang, gimana dicekal? Sudah. Dia bilang, repot saja enggak bisa ke mana-kemana," ujar Ahok.
