- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mempekerjakan sejumlah staf khusus atau tenaga ahli membantu melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang gubernur, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak melakukan hal tersebut.
Mantan Wali Kota Blitar ini mengatakan, seorang kepala daerah sebaiknya lebih mempercayai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membantunya. PNS adalah sumber daya yang lebih memahami persoalan di suatu daerah. Pegawai negeri bahkan bisa jadi telah bekerja lebih lama untuk pemerintah daripada kepala daerah.
"Saya lebih dari 10 tahun tidak ada staf khusus. Itu karena saya percaya sama birokrasi. Kami memanfaatkan betul birokrasi," ujar Djarot di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat, 8 April 2016.
Djarot mengatakan, bila seorang kepala daerah memiliki cita-cita mengangkat derajat birokrat, maka hal yang pertama harus dilakukannya adalah memberi kepercayaan kepada birokrat itu sendiri.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, dengan pengalamannya memimpin Blitar selama 10 tahun dan Jakarta selama lebih dari satu tahun, ia menyaksikan sendiri reformasi birokrasi mulai terjadi. PNS yang di masa lalu memiliki citra malas dan korup, saat ini sudah banyak yang tidak seperti itu lagi.
"Tidak semua birokrat jelek. Banyak yang bagus, banyak yang bekerja keras," ujar Djarot.
Permasalahan tentang staf khusus seorang kepala daerah mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permintaan cekal kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terhadap salah seorang staf khusus Ahok, Sunny Tanuwidjaja.
Pencegahan menyusul penetapan status tersangka kepada Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja terkait dugaan suap dalam proses pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi Teluk Jakarta.
KPK mengajukan permintaan cekal agar saat keterangan Sunny diperlukan, Sunny tidak sedang di luar negeri. Hingga saat ini, peranan Sunny dalam kasus suap belum terungkap. Hanya, beredar isu bahwa Sunny, yang memiliki jaringan ke perusahaan pengembang merupakan pihak yang mengatur pertemuan antara Sanusi dan pimpinan Agung Podomoro Land.
