Sumber :
- VIVA.co.id / Danar Dono
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tidak memedulikan munculnya potensi kerusuhan dalam penertiban Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pagi ini, Senin 11 April 2016.
Ribuan aparat keamanan gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polda Metro Jaya telah bersiap menjaga proses penertiban yang dilakukan sekitar 4.000 aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI.
"Kalau mau rusuh, saya serahkan (penanganannya) ke aparat," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI.
Ahok mengatakan, dia sudah memprediksi penertiban Pasar Ikan bisa berujung rusuh, seperti penertiban di kawasan Kampung Pulo tahun lalu.
Meski demikian, penertiban tetap harus dilakukan karena 569 keluarga di empat RT, menurutnya, tinggal di bekas bangunan pasar yang sertifikatnya dimiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI, PD Pasar Jaya.
"Yang tinggal di bangunan pasar, sertifikat (tanah) milik Pasar Jaya. Yang tinggal di atas laut, tidak punya sertifikat," ujar Ahok.
Ahok mengatakan, berdasarkan penelusuran, kawasan Pasar Ikan sebelumnya berfungsi sebagai pasar pada masa penjajahan Belanda. Daerah ini baru menjadi area permukiman penduduk secara ilegal, pada dekade '60 hingga '70, saat Kampung Akuarium dipindahkan ke kawasan Ancol.
"Pada saat itu bangunan pasar dijarah, kemudian dibongkar jadi rumah," ujar Ahok.
Adapun Pemerintah Provinsi DKI, telah menyediakan tiga rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai tempat relokasi warga. Yaitu Marunda, Rawa Bebek, dan Pasar Ikan.
Selain untuk mengembalikan fungsi Pasar Ikan menjadi kawasan wisata bahari, penertiban juga dilakukan untuk memperkuat tanggul laut menghalau banjir akibat pasang laut atau rob.
"Saya mau bangun tanggul kayak di Green Bay (Apartemen Green Bay Pluit), kita teruskan sampai Pelabuhan Nizam Zachman," ujar Ahok. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
