Begini Penjelasan Ahok Terkait Gaduh Miras
- ANTARA/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan Pemerintah Provinsi DKI berpedoman kepada Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum untuk mengatur peredaran minuman keras di Jakarta.
Dalam Pasal 46, Perda melarang siapapun menyimpan, mengedarkan, hingga menjual minuman beralkohol tanpa izin pejabat berwenang, yang mengacu kepada ketentuan perundang-undangan untuk menerbitkan izin.
Usai tindakan deregulasi di bidang ekonomi yang digulirkan pemerintah pusat pada bulan September 2015, ketentuan perundang-undangan yang jadi acuannya sebagai pimpinan tertinggi Pemerintah Provinsi DKI, kembali ke Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014.
Hal itu dikarenakan Permendag Nomor 6/M-DAG/PER/2015, yang sebelumnya melarang penjualan minuman beralkohol tipe A (berkadar alkohol kurang dari lima persen) di mini market dan toko pengecer sejak tanggal 16 April 2015, termasuk aturan yang mengalami deregulasi.
Dengan demikian, saat ini kembali berlaku regulasi yang memperbolehkan penjualan minuman beralkohol tipe A di mini market dan toko pengecer.
"Perda kan tidak melarang, hanya membatasi (mengatur peredaran minuman beralkohol)," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Kamis, 26 Mei 2016.
Sementara, sebagai aparat penegak Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI, memiliki tugas untuk menegakkan apapun ketentuan yang berlaku sebagai dampak dari disetujuinya Perda di Jakarta.
Ahok mengatakan, hal itu merupakan sikap terakhirnya terkait menghangatnya kembali isu dilegalkannya penjualan minuman keras tipe tertentu di toko pengecer di Jakarta.
"Jadi kita enggak usah berdebat ini enggak boleh, itu enggak boleh. Pokoknya patokan saya, Satpol PP harus menegakkan aturan sesuai Perda. Kalau Perda (kemudian) bilang di toko, di rumah makan, barang beralkohol hanya satu persen, dua persen juga enggak boleh, ya harus disita. (Bila diatur) di warung juga enggak boleh jual (minuman beralkohol), ya harus disita juga," ujar Ahok.
Ahok: Kita Harus Jadi Pejabat untuk Wujudkan Keadilan Sosial
Di sisi lain, Ahok mengatakan kepemimpinan yang mau mendengar seluruh permintaan dan pengaduan warga harus direspons, termasuk dengan cara yang santun.
