Pejabat DKI Dicopot Ahok Gara-gara Wifi Lambat
- Filzah Adini Lubis - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI, Ii Karunia menjadi salah satu pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI, yang dicopot Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dari jabatannya.
Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, kepala dinas yang menjabat sejak 2 Januari 2015 itu, dicopot dari jabatannya karena banyak hal. Ironinya, salah satunya karena buruknya jaringan internet di Balai Kota DKI.
"Kalian (wartawan) pakai (jaringan) wifi di sini juga kan?," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jum'at, 17 Juni 2016.
Ahok mengatakan, dibanding wifi, orang-orang di Balai Kota DKI lebih cepat mengakses jaringan internet menggunakan layanan telekomunikasi komersial.
Kadis Kominfo sebelumnya, beralasan adanya tabrakan frekuensi jaringan di kompleks Balai Kota menjadi penyebabnya. Lebih dari satu tahun menjabat, Ii ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah itu.
"Masa Kantor Gubernur wifinya begitu parah?" ujar Ahok.
Selain Ii, Ahok mengatakan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Ratna Diah Kurniati termasuk pejabat yang ia ganti. Ratna yang juga pejabat pengganti Kadistamkam sebelumnya, Nandar Sunandar, dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah pungutan liar (pungli) di pemakaman yang menjadi persoalan kronis.
"Kita mau ganti yang lebih baik saja. Misalnya ada (kepala dinas) yang jawab ngeyel gitu. Ganti baru saja," ujar Ahok.
Ahok mengatakan, kepala dinas baru yang ia lantik hari ini telah melalui sesi wawancara khusus dengan dirinya setelah lulus seleksi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI. Ahok tidak memilih seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi pejabat strategis atas pertimbangan kemampuan tekniknya. Seorang PNS, ia tunjuk menjadi pejabat bila ia nilai memiliki kemampuan melayani warga dengan tulus.
"Orang baru enggak perlu mengerti teknik. Yang penting bisa mengayomi orang," ujar Ahok.
Usai Pejabatnya Kena OTT KPK, BNPB Perintah Inspektorat Penelusuran Internal dan Pengamanan Dokumen
OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) langsung direspons pimpinan lembaga tersebut.
