Ahok Tuding Ada Oknum Dinas Kebersihan DKI yang 'Bermain'

Pekerja menurunkan sampah dari mobil truk sampah di area Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat
Sumber :
  • ANTARA/Risky Andrianto

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mencurigai ada upaya sabotase jika Dinas Kebersihan DKI mengalami kekurangan alat berat untuk mengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

img_title BBM Langka, Gubernur Sulsel Berlakukan Pembelajaran Sekolah Daring Selama Sepekan

"Kalau dia (Dinas Kebersihan DKI) bilang alat berat enggak cukup, berarti memang orang kami itu niatnya enggak mau ambil (swakelola TPST Bantargebang)," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Jumat, 29 Juli 2016.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ahok bercerita, tindakan sabotase kerap dihadapinya saat menjadi kepala daerah di Jakarta. Pada 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menggunakan sistem penganggaran elektronik, e-budgeting. Pada waktu itu, dia dan mantan Gubernur Joko Widodo menginstruksikan Dinas Kebersihan DKI melakukan pengadaan truk sampah dengan total anggaran Rp28 miliar. 

img_title Inisiasi Pertemuan Provinsi se-Sumatera Satukan Kekuatan, Mendagri Apresiasi Gubernur Bobby Nasution

Hal itu dilakukan agar DKI tidak tergantung lagi kepada swasta untuk mengangkut sampah ke TPST Bantargebang. Namun, alih-alih terbeli seluruhnya, sebanyak Rp11 miliar anggaran hilang. "Suruh beli truk sampah, hilang anggarannya," ujar Ahok.

Kejadian berulang hingga 2015. Kemudian pada 2016, pembelian truk sampah menggunakan anggaran penuh.

img_title Gubernur Bali Wayan Koster Angkat Bicara soal Video Ucapan 'Diam Kamu'

Jika saat ini terjadi kekurangan anggaran pembelian alat berat untuk dioperasikan di TPST Bantargebang, Ahok mengatakan, oknum yang berniat jahat masih ada di Dinas Kebersihan DKI. Oknum itu kini menjadikan swakelola TPST Bantargebang sebagai lahan bermain.
 

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda

Komisi II DPR: Gubernur Bakal Jadi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan gubernur bakal dijadikan sebagai kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) di tingkat provinsi

img_title
VIVA.co.id
15 September 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut