Digugat Pengamen Rp 1 Miliar, Polisi Diminta Hakim Jelaskan
Selasa, 2 Agustus 2016 - 12:35 WIB
Sumber :
- Irwandi Arsyad - VIVA.co.id
VIVA.co.id
- Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan praperadilan yang diajukan dua pengamen, Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto, korban salah tangkap dan peradilan tak berdasar.
Sidang lanjutan permohonan praperadilan terkait permintaan ganti kerugian, kasus salah tangkap itu, dipimpin hakim tunggal Totok Sapti Indrato. Hakim mengagendakan sidang hari ini dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak termohon.
"Sidangnya hari ini, jadwalnya jam sebelas. Agendanya jawaban dari pihak termohon," kata kuasa hukum pemohon, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Bunga M. R. Siagian, Selasa 2 Agustus 2016.
Berdasarkan pantauan, hingga pukul 11.30 WIB sidang juga belum dimulai, karena ada salah satu pihak yang belum datang. Pihak pemohon sudah tampak datang, sedangkan dari pihak termohon dikabarkan belum datang.
Seperti diketahui, setelah resmi dibebaskan karena tidak terbukti bersalah setelah sempat dijatuhkan hukuman pidana perkara pembunuhan, dua pengamen asal Cipulir, Jakarta Selatan, melayangkan gugatan atas kasus salah tangkap itu.
Tak tanggung-tanggung, Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto menggugat Polri dan Kejaksaan Agung membayar ganti rugi atas kasus salah tangkap itu, senilai Rp1 miliar.
Sidang gugatan satu miliar rupiah itu terdaftar dalam nomor perkara 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
Kuasa hukum kedua pemohon, Arief menuturkan, pengajuan permohonan praperadian terkait ganti kerugian salah tangkap tersebut, dilakukan setelah adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung, yang menguatkan putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan keduanya tidak terbukti bersalah dan dibebaskan.
Dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh kliennya itu, menurut Arief, ada dua pihak yang menjadi termohon dan satu pihak turut termohon. Pertama, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, selaku pihak termohon I. Kemudian, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, selaku pihak termohon II. Sedangkan untuk pihak turut termohon, Menteri Keuangan.
"Klien kami dulu dipidana gara-gara dituduh membunuh. Kemudian kita bisa membuktikan di level banding, kita menang. Kemudian jaksa kasasi, kemudian putusannya (Kasasi) menguatkan keputusan banding. Inti keputusan banding tidak bersalah dan dibebaskan," ujar Arief Senin 25 Juli 2016 pekan lalu.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Sidang lanjutan permohonan praperadilan terkait permintaan ganti kerugian, kasus salah tangkap itu, dipimpin hakim tunggal Totok Sapti Indrato. Hakim mengagendakan sidang hari ini dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak termohon.
"Sidangnya hari ini, jadwalnya jam sebelas. Agendanya jawaban dari pihak termohon," kata kuasa hukum pemohon, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Bunga M. R. Siagian, Selasa 2 Agustus 2016.
Berdasarkan pantauan, hingga pukul 11.30 WIB sidang juga belum dimulai, karena ada salah satu pihak yang belum datang. Pihak pemohon sudah tampak datang, sedangkan dari pihak termohon dikabarkan belum datang.
Seperti diketahui, setelah resmi dibebaskan karena tidak terbukti bersalah setelah sempat dijatuhkan hukuman pidana perkara pembunuhan, dua pengamen asal Cipulir, Jakarta Selatan, melayangkan gugatan atas kasus salah tangkap itu.
Tak tanggung-tanggung, Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto menggugat Polri dan Kejaksaan Agung membayar ganti rugi atas kasus salah tangkap itu, senilai Rp1 miliar.
Sidang gugatan satu miliar rupiah itu terdaftar dalam nomor perkara 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
Kuasa hukum kedua pemohon, Arief menuturkan, pengajuan permohonan praperadian terkait ganti kerugian salah tangkap tersebut, dilakukan setelah adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung, yang menguatkan putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan keduanya tidak terbukti bersalah dan dibebaskan.
Dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh kliennya itu, menurut Arief, ada dua pihak yang menjadi termohon dan satu pihak turut termohon. Pertama, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, selaku pihak termohon I. Kemudian, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, selaku pihak termohon II. Sedangkan untuk pihak turut termohon, Menteri Keuangan.
"Klien kami dulu dipidana gara-gara dituduh membunuh. Kemudian kita bisa membuktikan di level banding, kita menang. Kemudian jaksa kasasi, kemudian putusannya (Kasasi) menguatkan keputusan banding. Inti keputusan banding tidak bersalah dan dibebaskan," ujar Arief Senin 25 Juli 2016 pekan lalu.
Halaman Selanjutnya
