Pengamen Gugat Rp1 Miliar, Polda Metro Evaluasi Internal
Selasa, 2 Agustus 2016 - 20:09 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id / Irwandi Arysad
VIVA.co.id
- Polda Metro Jaya digugat sebesar Rp1 miliar oleh dua pengamen Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto. Keduanya menuntut ganti rugi atas kasus salah tangkap penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus pembunuhan Dicky Maulana di bawah jembatan Cipulir pada akhir Juni 2013.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono, mengatakan, belajar dari kasus tersebut, pihaknya akan mengevaluasi agar kasus serupa tak terjadi lagi di kemudian hari.
"Ya kami kan dudukkan persoalannya dulu, kan kita masih berproses. Evaluasi ke dalam kami lakukan. Sebenarnya apa sih yang terjadi, itu nanti dari direktur yang bersangkutan melaporkan langsung kepada pimpinan," kata Awi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa, 2 Agustus 2016.
Soal mekanisme proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tersebut, Awi mengemukakan, mekanisme sudah sesuai proses yang berjalan.
Dia mengemukakan, Polda Metro Jaya siap menghadapi gugatan dua pengamen tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, dia belum bisa memastikan apakah Polda Metro Jaya akan memulihkan nama baik keduanya.
"Terkait pemulihan nama baik, kami ikuti semua atas perintah hakim. Kita negara hukum. Namanya negara hukum, hukum adalah yang tertinggi ya kita junjung. Kalau perintahnya hakim memerintahkan demikian ya kami siap," ujarnya.
Seperti diketahui, dua pengamen di Cipulir, Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto, telah resmi dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Setelah sempat dijatuhi hukuman pidana perkara pembunuhan, mereka melayangkan gugatan atas kasus salah tangkap itu.
Keduanya menggugat Polri dan Kejaksaan Agung membayar ganti rugi atas kasus salah tangkap itu senilai Rp1 miliar. Sidang gugatan itu terdaftar dalam nomor perkara 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Sidang dipimpin Hakim Totok Sapti Indrato.
Pengajuan permohonan praperadian terkait ganti kerugian salah tangkap tersebut dilakukan setelah adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Putusan kasasi itu menguatkan putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan keduanya tidak terbukti bersalah dan dibebaskan.
Dalam permohonan praperadilan itu, ada dua pihak yang menjadi termohon dan satu pihak turut termohon. Pertama, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, selaku pihak termohon I. Kemudian, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, selaku pihak termohon II. Sedangkan untuk pihak turut termohon, Menteri Keuangan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono, mengatakan, belajar dari kasus tersebut, pihaknya akan mengevaluasi agar kasus serupa tak terjadi lagi di kemudian hari.
"Ya kami kan dudukkan persoalannya dulu, kan kita masih berproses. Evaluasi ke dalam kami lakukan. Sebenarnya apa sih yang terjadi, itu nanti dari direktur yang bersangkutan melaporkan langsung kepada pimpinan," kata Awi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa, 2 Agustus 2016.
Soal mekanisme proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tersebut, Awi mengemukakan, mekanisme sudah sesuai proses yang berjalan.
Dia mengemukakan, Polda Metro Jaya siap menghadapi gugatan dua pengamen tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, dia belum bisa memastikan apakah Polda Metro Jaya akan memulihkan nama baik keduanya.
"Terkait pemulihan nama baik, kami ikuti semua atas perintah hakim. Kita negara hukum. Namanya negara hukum, hukum adalah yang tertinggi ya kita junjung. Kalau perintahnya hakim memerintahkan demikian ya kami siap," ujarnya.
Seperti diketahui, dua pengamen di Cipulir, Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto, telah resmi dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Setelah sempat dijatuhi hukuman pidana perkara pembunuhan, mereka melayangkan gugatan atas kasus salah tangkap itu.
Keduanya menggugat Polri dan Kejaksaan Agung membayar ganti rugi atas kasus salah tangkap itu senilai Rp1 miliar. Sidang gugatan itu terdaftar dalam nomor perkara 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Sidang dipimpin Hakim Totok Sapti Indrato.
Pengajuan permohonan praperadian terkait ganti kerugian salah tangkap tersebut dilakukan setelah adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Putusan kasasi itu menguatkan putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan keduanya tidak terbukti bersalah dan dibebaskan.
Dalam permohonan praperadilan itu, ada dua pihak yang menjadi termohon dan satu pihak turut termohon. Pertama, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, selaku pihak termohon I. Kemudian, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, selaku pihak termohon II. Sedangkan untuk pihak turut termohon, Menteri Keuangan.
Halaman Selanjutnya