- VIVA.co.id / Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjelaskan tentang sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yang menurut pemerintah pusat saat ini ditemukan Rp13,9 triliun. Angka itu tertinggi dibandingkan seluruh pemerintah provinsi di Indonesia.
Heru mengatakan, dana itu tersimpan di Bank DKI. Dana tersebut merupakan anggaran, bukan bentuk simpanan. "(Penggunaan anggaran) Rp13,9 triliun itu berjalan terus," ujar Heru di BPKAD DKI, Lantai 7 Gedung Blok G Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2016.
Heru menjelaskan, dana Rp13,9 triliun yang tersimpan adalah dana saldo Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI pada akhir Juni 2016. Saat ini, dana tersebut ada pada posisi Rp11,1 triliun. Dengan demikian, dalam kurun waktu lebih dari satu bulan, ada pemakaian APBD oleh DKI sebanyak Rp2,8 triliun.
Menurut Heru, dana itu dipakai untuk membiayai kebutuhan belanja modal, sesuai rincian APBD. DKI mengeluarkan belanja rutin seperti gaji pegawai, gaji anggota DPRD, hingga pembayaran biaya telepon, air, listrik, dan internet. "Nilainya (belanja rutin per bulan) kurang lebih bisa Rp2,5 triliun," ujarnya menjelaskan.
Heru menilai, hal yang wajar bagi provinsi dengan jumlah pegawai, kondisi geografis, hingga laju pertumbuhan ekonomi seperti DKI, memiliki saldo rata-rata APBD di kisaran Rp10 triliun per bulan.
DKI menganggapnya sebagai dana aman untuk mengantisipasi realisasi penerimaan kurang dari target. "Grafik (saldo APBD) harus ada di titik safety (aman). Kami (dengan saldo Rp11,1 triliun), masih ada di safety, (mampu) membiayai dua bulan pembangunan," ujarnya berdalih.
Heru mengatakan, DKI membutuhkan kepastian ketersediaan dana. Selain untuk membiayai belanja rutin, juga untuk memastikan pembangunan tetap berjalan. Menurut dia, hal itu adalah teknik manajemen keuangan.
"Jika DKI hari ini hanya memiliki saldo Rp5 triliun, saya tidak bisa tidur. Besok, bayar gaji pegawai, bagaimana? Bayar biaya rutin misalnya, (saldo menjadi tinggal) Rp2,5 triliun. Tiba-tiba Dinas Bina Marga meminta Rp500 miliar untuk membayar pembelian tanah, Rp200 miliar untuk membangun jembatan, habis uang kami."
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap 10 provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki simpanan anggaran terlampau besar di bank. DKI menjadi provinsi sekaligus daerah dengan jumlah simpanan terbesar mencapai Rp13,9 triliun.
"Pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) duitnya (total APBD) memang gede, tapi nyimpennya juga gede," ujar Jokowi, dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis pagi, 4 Agustus 2016.
Mantan Gubernur DKI ini meminta Ahok, juga seluruh kepala daerah yang daerahnya disebut segera berusaha merealisasikan penggunaan anggaran. Hal itu harus dilakukan untuk menggenjot perekonomian. Terlampau besarnya uang yang disimpan pemerintah daerah di bank akan membuat pertumbuhan ekonomi mandek. "Keterlambatan realisasi seperti ini jangan diteruskan. Setop. Harus segera dikeluarkan," ujar Jokowi.
(mus)
Jelang Akhir 2019 Serapan Lambat, Sekda DKI: Kita Lagi Kendali Ketat
Dana perimbangan dari pusat alami kendala pencairan.
