- Zahrul D/VIVA Depok
VIVA.co.id - Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna akhirnya angkat bicara, terkait adanya dugaan praktik jual beli bangku sekolah negeri di Kota Depok, Jawa Barat. Pradi menilai, kasus ini terjadi akibat keterbatasan infrastruktur.
Ditemui usai memimpin sidang Paripurna di gedung DPRD Kota Depok, Pradi pun mengaku telah menerima laporan dari warganya yang mengeluh telah menggelontorkan uang jutaan rupiah pada oknum tertentu, agar anaknya bisa diterima di sekolah negeri.
“Iya, saya juga tadi dapat aduan dari salah seorang warga Cilodong, yang katanya sudah membayar Rp7 juta, agar anaknya bisa diterima di SMA (sekolah menengah atas) Negeri. Tapi nyatanya, anaknya tidak juga masuk ke sekolah itu. Tadi saya tanya, kamu ngasih duit ke siapa? Dia belum sebut siapa oknumnya. Nanti, akan kami telusuri,” janji Pradi dihadapan awak media, Senin 8 Agustus 2016.
Pradi menilai, kasus ini terjadi akibat minimnya infrastruktur yang ada. Namun, ia akan mencari solusi terkait masalah tersebut.
“Kendalanya infrastruktur kita, kita kurang sekolah negeri dan ini yang sedang kami perjuangkan. Targetnya berapa sekolah, itu sesuai dengan kebutuhan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengimbau pada warga Depok, agar tetap kondusif dalam menyikapi masalah ini dan jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang menyesatkan.
“Hendaknya jadi perhatian serius, karena ini menyangkut masa depan anak kita semua, dan jangan keluar dari ranah yang tidak sesuai undang-undang. Kalau memang siswa tidak mampu, kita akan dorong ke sekolah tidak negeri, dengan disertakan keterangan Kartu Indonesia Pintar (KIP),” tegas politisi Gerindra tersebut.
Seperti diketahui, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah berakhir. Namun, dalam perjalanannya masih ditemukan adanya praktik percaloan di sejumlah sekolah. Tak tanggung-tanggung, pelaku memasang tarif hingga puluhan juta rupiah pada para orangtua siswa dengan iming-iming sang anak bisa mengenyam pendidikan di SMAN favorit.
Ironisnya lagi, pelaku diduga adalah oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga anggota dewan yang terhormat (DPRD Depok).
“Yang saya dengar seperti itu, harga yang ditawarkan Rp15 juta hingga Rp20 juta. Bahkan, yang saya dengar lagi ada pasaran untuk SMAN 1 dan SMAN 2 sampai Rp 24 juta,” kata Wakil Kepala Sekolah SMAN 2 Depok, Agus Suparman.
Untuk mencegah adanya hal tersebut, pihak SMAN 2 telah memasang spanduk bertuliskan permohonan maaf tidak bisa mengakomodir karena fasilitas terbatas.
"Desakan masih ada, ada yang cara santun ada juga yang bergaya preman dengan ancaman-ancaman. Saya tegaskan, kami (SMAN2) tidak menerima satu rupiah pun," ucap Agus. (asp)
