- VIVA.co.id/ Danar Dono
VIVA.co.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, meminta PT. Transportasi Jakarta mandiri mencari sumber penghasilan. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI, PT. Transportasi Jakarta dituntut tidak terus mengandalkan bantuan pemerintah berupa dana untuk usaha peningkatan pelayanan umum (Public Service Obligaton/PSO).
Djarot menyebut cara yang bisa dilakukan perusahaan yang mengelola layanan TransJakarta itu adalah memanfaatkan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) halte busway. TransJakarta bisa memanfaatkan area publik menjadi area komersil.
"Maksimalkan JPO-nya. Kan space-nya bisa dibuat untuk iklan. (JPO) Dibagusin, bisa dipakai untuk menyimpan kios juga di JPO-nya," ujar Djarot di sela-sela mengunjungi warga usai menunaikan shalat Jumat di Masjid Baitul Amal, Koja, Jakarta Utara, Jumat 26 Agustus 2016.
Sementara, menurut Djarot, dana PSO yang diterima TransJakarta bisa dialihkan peruntukannya ke mata anggaran lain di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Djarot mengatakan dana ratusan miliar rupiah yang diterima TransJakarta setiap tahun akan lebih baik jika digunakan untuk membangun sarana umum seperti rumah susun dan sekolah. TransJakarta, harus berusaha sendiri supaya dana yang membuat besaran tiket penumpang Rp3.500 itu tetap ada.
"Secara bertahap, PSO akan berkurang sedikit demi sedikit. Kita alihkan ke sektor yang lebih penting," ujar Djarot.
Sebagai informasi, TransJakarta dioperasikan dengan mekanisme subsidi tiket sejak pertama kali beroperasi pada tahun 2004. Pengelola TransJakarta, baik Unit Pengelola (UP) TransJakarta Busway maupun PT. Transportasi Jakarta memperoleh dana untuk memberi subsidi dari PSO. PT. Transportasi Jakarta memperoleh dana PSO hingga Rp940 miliar pada APBD DKI 2016. PSO menutupi biaya operasi untuk setiap penumpang yang mencapai Rp10.000. Penumpang cukup membayar Rp3.500 untuk melakukan perjalanan dengan tujuan halte mana pun.
(ren)
