Ahok Tantang Pengurus PDS HB Jassin Transparansi Dana Hibah

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama
Sumber :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta sejarawan pengelola Pusat Dokumentasi Sejarah (PDS) HB Jassin transparan, terkait penerimaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI untuk pusat dokumentasi sastra yang terletak di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat.

img_title Khofifah Bantah Terima Fee Ijon Dana Hibah 30 Persen

Sebelumnya, sejarawan JJ Rizal sempat bertemu mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang digadang menjadi calon Gubernur DKI pada Jumat, 26 Agustus 2016. Rizal mengeluhkan DKI yang tidak lagi mengucurkan dana untuk pengelolaan PDS HB Jassin. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pemendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD membuat DKI tidak bisa terus menerus memberi dana hibah. Manajemen PDS bukan instansi di bawah Pemerintah Provinsi DKI.

img_title KPK Panggil Khofifah Jadi Saksi di Sidang Kasus Dana Hibah Jatim Lusa

"Dari Mendagri bilang enggak boleh," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Senin, 29 Agustus 2016.

Lagipula, Ahok mengatakan, menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI telah menawari manajemen agar pengelolaan PDS HB Jassin diserahkan kepada pemerintah. Ahok menganggap manajemen seharusnya menyambut baik tawaran jika mereka memang pecinta karya sastra. Di bawah pengelolaan pemerintah, kelestarian karya sastra di sana akan lebih terjamin.

img_title KPK Bakal Hadirkan Khofifah jadi Saksi Sidang Perkara Dana Hibah Jatim

"Kalau kamu cinta seni, pengurus yang mengaku cinta seni, lebih aman diserahkan ke Pemda enggak? Bukan pada Ahok lho. Pemda DKI. Di situ ada DPRD juga. Kamu masih enggak percaya kita bisa rawat, kamu boleh masuk (tetap menjadi pengelola) rawat di dalam," ujar Ahok.

Meski demikian, Ahok mengatakan, manajemen menolak tawaran itu. Ahok lantas menyatakan keheranannya dengan sikap JJ Rizal mempertanyakan ketiadaan dana hibah untuk PDS HB Jassin.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ia menegaskan jika orientasi JJ Rizal dan manajemen adalah kelestarian karya sastra, bukan uang, tawaran dari DKI supaya pengelolaan PDS HB Jassin diambil alih pemerintah seharusnya disambut baik.

"Kalau kamu mau dana hibah saja, (tetap) kamu yang kelola, transparansi kamu di mana?" ujar Ahok.

Ilustrasi Gedung KPK

KPK Tahan Staf Anggota DPR, Diduga Terima Jatah Rp1,26 Miliar dari Dana Hibah Jatim

KPK kembali menahan tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut