Negara Dinilai Telantarkan Korban Tragedi Bom
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Direktur Aliansi Indonesia Damai (AIDA), Hasibullah Satrawi, mendesak agar pemerintah ikut bertanggung jawab membantu para korban tragedi bom yang pernah terjadi di Indonesia. Termasuk, para korban bom Kuningan (Kedubes Australia), bom JW Marriot dan bom Bali.
Hal ini diutarakannya dalam acara peringatan tragedi bom Kuningan, oleh para penyintas dan korbannya di sebuah restoran di kawasan Slipi, Jakarta Barat.
"Negara harus bertanggung jawab menanggung para korban, yang sampai hari ini masih berobat dan menjalani pelayanan dari dampak psikis yang mereka alami sejak tragedi tersebut," kata Hasibullah di Jakarta, Sabtu, 10 September 2016.
Dia menyatakan, sebagian korban bom Kuningan saat ini aktif dalam AIDA dan Yayasan Penyintas Indonesia, untuk memberikan penyuluhan antikekerasan ke sekolah-sekolah.
"Kami berharap, ke depannya negara bisa mengambil alih peran ini, para korban perlu diberdayakan. Salah satunya adalah karena para korban merupakan komunitas yang kerap terlupakan, termasuk oleh negara," ujarnya.
Para korban tragedi bom ini, ujar Hasibullah, sebenarnya merupakan para martir negara, yang secara tidak sengaja menjadi korban tindakan terorisme. Tindakan teror dengan meledakkan bom sebenarnya ditujukan kepada pemerintah, sebagai bukti perlawanan kaum teroris kepada negara.
Oleh karenanya, lanjut Hasibullah, ketika para korban mendedikasikan dirinya untuk memberikan penyuluhan antikekerasan kepada masyarakat, hal itu harus dipandang sebagai upaya mereka untuk menjaga kedamaian di Indonesia. Maka, negara pun harus memperhatikan kehidupan mereka sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam upaya mencegah tindak terorisme.
"Kami menganggap upaya (memberikan penyuluhan antikekerasan) ini, adalah bagian dari kepedulian para korban terhadap suasana yang aman di Indonesia, untuk menjaga perdamaian bagi negara yang kita cintai ini," ucapnya.
Wamendikdasmen Kutuk Teror Bom di SDN Srengseng Sawah 15, Minta MPLS Dihentikan Sementara
Selain itu, ia meminta meminta SDN Srengseng Sawah 15 Pagi menghentikan sementara pelaksanaan MPLS hingga ada kepastian bahwa kondisi sekolah benar-benar aman.
