Dikritik Soal Penanganan Banjir, Ini Jawaban Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Sumber :
  • Fajar GM - VIVA.co.id

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjawab kritik Partai Golongan Karya (Golkar) terkait sejumlah program yang dianggarkan secara rutin oleh Pemerintah Provinsi DKI, namun dianggap tak kunjung menunjukkan hasil yang baik. Program itu, terutama berkaitan dengan tindakan penanggulangan bencana banjir.

img_title Update Banjir Jakarta Siang Ini: 147 RT Terendam, Air di Sejumlah Wilayah Tembus 1,7 Meter

Dalam pidatonya pada rapat paripurna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) di Gedung DPRD, Ahok mengatakan, bahwa program kegiatan pekerjaan sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT), penurapan, pelebaran dan pengerukan sepanjang Sungai Ciliwung sebenarnya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (PUPR) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersifat mendukung penyelesaian program ini.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Sementara tentang progress pengadaan tanah untuk dijadikan waduk, situ, embung dapat dijelaskan bahwa saat ini secara akumulatif telah dilaksanakan pengadaan tanah di 105 lokasi yang ditujukan untuk ruang terbuka biru," kata Ahok di Gedung DPRD, Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2016.

img_title Update! 52 RT di Jakarta Terendam Banjir, Ketinggian Air 30-140 Cm

Sedangkan terkait penanganan air pasang akibat ombak laut (rob), seperti pembuatan breakwater atau pemecah ombak, saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang melaksanakan pembangunan tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A di lokasi Kamal, Pasar Ikan dan Kali Blencong, dan Kementerian PUPR di lokasi Muara Baru dan Kali Baru.

"Untuk rencana ke depan akan dibangun pompa dengan kapasitas besar di muara sungai, di antaranya di Kali Karang, Kali Angke, Marina (Ancol) dan Kali Sentiong Sunter," ujarnya menambahkan.

img_title Terpopuler: Banjir Jakarta, Shell Super Langka, dan Tes Psikologi SIM

Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar DPRD DKI dalam pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD-P DKI 2017 mempertanyakan hal itu.

Pengerjaan sodetan Kali Ciliwung ke BKT, misalnya, sebelumnya ditargetkan tuntas pada tahun 2014. Namun, karena masalah pembebasan lahan, pengerjaan program yang bertujuan mengurangi debit Kali Ciliwung yang kerap meluap itu masih belum kunjung selesai hingga kini.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Fraksi Partai Golkar mencermati beberapa program yang bersifat rutin, namun secara nyata hasilnya belum dapat dirasakan," ujar anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Judistira Hermawan.

Hal lain yang disoroti adalah banyaknya anggaran pengadaan lahan untuk pembangunan waduk, situ, dan embung. Meski dianggarkan setiap tahun, nyatanya banjir masih merendam sejumlah kawasan di Jakarta. "Sejauh mana pelaksanaan pekerjaannya oleh Dinas Tata Air DKI?" ujar Judistira.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut