- ANTARA / Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id – Lembaga survei Charta Politika hari ini mengungkapkan beberapa temuan menarik terkait tingkat kepuasan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut lembaga ini, hal tersebut lumrah dipaparkan, lantaran dalam Pilkada Jakarta, calon petahana ikut bertarung kembali dalam pesta demokrasi 5 tahunan itu.
Dalam survei yang dilakukan selama 17-24 November 2016, sebanyak 63,3 persen puas terhadap kinerja Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, sementara 34 persen lainnya mengatakan tidak puas.
"Apakah angka ini cukup baik? Kalau kita coba lihat rata-rata di Indonesia, tingkat kepuasan publik selalu di 55 persen. Jadi kalau pertanyaannya apakah cukup baik, angka ini dibandingkan dengan daerah lain cukup baik," kata Yunarto Wijaya, peneliti Charta Politika, dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Cisanggiri III No. 11, Jakarta Selatan, Selasa, 29 November 2016.
Yunarto mengatakan, tingkat kepuasan masyarakat pada kinerja dikarenakan adanya fasilitas yang diberikan pemerintah, melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Tidak hanya itu, Yunarto juga mencontohkan, program lain seperti pelayanan di tingkat kelurahan dinilai cukup baik, yang menjadikan pasangan nomor urut dua ini mendapat kepuasan publik mencapai 63,3 persen.
"Yang ketiga pelayanan kelurahan. Ini menjadi menarik, ciri khas dari beberapa pemimpin baru. Kalau kita lihat bagaimana reformosasi birokrasi atau pelayanan kelurahan bisanya tingkat kepuasan publiknya sangat bagus di nama - nama yang sangat mentereng. Seperti yang saya sebutkan tadi, Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung, Abdullah Azwar Annas (Bupati Banyuwangi) Ibu Risma (Wali Kota Surabaya). Itu biasannya di tingkat kepuasan cukup luar biasa selain dr variabel lain katanya.
Namun, dari 17 variabel program yang ditanyakan, persoalan penanganan kemacetan dan penyediaan lapangan kerja menjadi sorotan para responden dengan menyatakan tidak puas.
Data tersebut menyebutkan, sebanyak 35,9 persen menyatakan tidak puas dalam hal penanganan kemacetan. Kemudian, 31,9 responden menyatakan tidak puas terkait program penyediaan lapangan kerja.
"Jadi 2 (dua) terbesar yang paling diapresiasi dari kerja pemerintahan DKI di bawah Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful HIdayat adalah Kartu Jakarta Sehat dan pelayanan di tingkat Kelurahan atau Kecamatan. Dan paling yang tidak diapresiasi atau memiliki tingkat kepuasan yang paling rendah adalah penanganan kemacetan dan penyediaan lapangan kerja," katanya.
Survei ini dilakukan dengan jumlah sampel sebanyak 733 responden yang tersebar di 5 wilayah DKI Jakarta dan satu Kabupaten di Kepualuan Seribu. Menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) , margin of error sekitar 3, 5 persen dan tingkat kepercayaan 95 Persen.
(ren)
