- VIVA.co.id/Dinia Adrianjara
VIVA.co.id – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan mengingatkan pentingnya transparansi untuk membangun sistem pemerintahan yang berintegritas.
Salah satu cara yang akan dibangun calon Gubernur ini adalah menyangkut laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bisa dipampang di setiap kantor kelurahan yang ada di bawah pemerintahan provinsi DKI Jakarta.
"Yang sekarang kan LHKPN tidak terbuka untuk umum. Kedua tidak pernah bisa diakses oleh orang Kelurahan kan? Ini salah satu contoh," kata Anies di posko pemenangan, Jalan Cicurug, Jakarta Pusat, Jumat 9 Desember 2016.
Sementara itu mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan, seluruh pejabat di DKI harus melaporkan hartanya. Ini bertujuan, agar masyarakat dapat mengetahui asal-usul penghasilan yang dimiliki para aparatur sipil negara itu tanpa harus melakukan pembuktian terbalik.
Hal ini menurutnya sudah dilakukan Anies Baswedan saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
"Bahkan seluruh eselon DKI harus menjelaskan asal usulnya, jadi nanti ada kekayaan yang meningkat, maka dengan mudah akan dilacak, dengan begitu ini bukan sekedar janji, ini sudah dilakukan," ujar Bambang yang juga menjadi Dewan Pakar dan Juru Bicara di tim pemenangan Anies-Sandi.
Dengan dipampangnya harta pejabat tersebut di kantor- kantor pemerintahan, diharapkan partisipasi publik dapat dilibatkan untuk mengontrol kekayaan para pejabat sesuai profil pendapatan yang diperolehnya dari negara.
"Karena dengan begitu aset kekayaannya bisa terkontrol. Publik pun ikut mengontrol, partisipasi publik di sini," tambah Anies.
Setahun Jadi Wali Kota Harta Naik Rp4 Miliar, Ini Penjelasan Gibran
Berdasarkan LHKPN KPK per tanggal 5 Februari 2022, harta Gibran mengalami kenaikan sekitar Rp4 miliar sehingga total kekayaannnya mencapai Rp25,29 miliar.
