- VIVA.co.id/Foe Peace
VIVA.co.id – Massa mahasiswa yang berdemo di depan Istana Merdeka Jakarta, Kamis 12 Januari 2017 akhirnya diterima pihak Istana. Presiden Joko Widodo mengutus Kepala Staf Presiden, Teten Masduki untuk menemui para pendemo tersebut.
Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo mengatakan, ada tiga perwakilan mahasiswa BEM Seluruh Indoensia (SI) yang diterima.
"Ada tiga perwakilan yang kita terima dan sempat berdialog dengan kepala staf. Intinya ingin ketemu Presiden, namun Presiden sudah menugaskan kepala staf untuk menerima mahasiswa," ujar Eko di Istana Negara, Jakarta.
Ada empat poin yang disepakati dari pertemuan itu. Bahkan, ditandatangani di atas kertas oleh kedua pihak baik dari pemerintah maupun dari perwakilan demonstran.
Eko menjelaskan, keempat poin kesepakatan itu. Pertama, pemerintah menjamin tidak akan terjadi kelangkaan BBM di SPBU-SPBU seluruh Indoneisa. "Dalam dialog mahasiswa menerima laporan masyarakat terjadi kelangkaan BBM di beberapa daerah. Dia tidak menyebut daerahnya," kata Eko.
Sebenarnya, lanjut dia, pemerintah ingin tahu daerah mana yang langka itu. Agar, segera diambil tindakan. Bahkan, kata Eko, saat itu juga Kepala Staf Presiden Teten Masduki langsung menghubungi salah satu direktur Pertamina untuk memastikan informasi kelangkaan BBM tersebut.
Kedua, disepakati agar dampak kenaikan BBM non-subsidi tidak akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok lainnya. Eko mengatakan, dalam hal ini Kepala Staf Teten Masduki mengatakan pemerintah terus melakukan monitor harga-harga di pasaran.
Ketiga, disepakati pencabutan subsidi pada pelanggan 900 VA (Volt Amper) untuk dialihkan ke yang subsidi 450 VA, tepat sasaran. Kata Eko, ini untuk memastikan apa yang diinginkan pemerintah juga, agar yang subsidi benar-benar tetap sasaran.
"Ada juga ajakan dari kepala staf agar mahasiswa benar-benar turun memastikan, mengecek dan melaporkan kepada pemerintah dalam hal ini PLN ketika menemukan apa yang tadi disampaikan dijamin kepala staf ada pelanggaran di lapangan," katanya.
Keempat, mengenai tarif pengurusan STNK dan BPKB terutama di Kepolisian. Mahasiswa berharap, kenaikan ini juga bisa meningkatkan kualitas pelayanan.
Disepakati juga, kita dalam waktu tertentu tidak ada perbaikan pelayanan, pemerintah siap menerima kembali mahasiswa. "Dan jika selama tiga bulan ditemukan pelanggaran dan kesalahan di lapangan, mahasiswa siap menegur dan mengingatkan pemerintah."
(mus)
