- VIVA/Adin Lubis
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menganggap tudingan lawan politiknya yang mengarahkan adanya motif politik dalam pembagian Kartu Jakarta Pintar (KJP), tak masuk akal.
Sebagai buktinya, banyak warga penerima manfaat KJP di sejumlah wilayah tak memilihnya saat pemungutan suara di Pilkada DKI lalu.
"Mereka yang terima KJP ikut demo, tidak pilih saya kok. Itu di Luar Batang, Pasar Ikan yang tinggal di Rusun semua anak terima KJP. Pilih saya tidak? Tidak tuh," kata Ahok di Balai Kota, Kamis 2 Maret 2017.
Ahok menuturkan, alasan dibagikan KJP di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, sehingga menyebabkan ribuan masyarakat antre karena adanya keterlambatan pendistribusian KJP, yang lebih disebabkan adanya masalah saat proses lelang dilakukan.
Akibatnya, pada pembagian yang rencananya dilakukan di akhir tahun 2016 itu, akhirnya 190 ribu warga Jakarta belum menerima kartu tersebut. Padahal saat itu, Ahok sedang menjalani masa kampanye.
"Mesti kejar dong ketinggalan tahun lalu. Ini bukan barang baru. Ini yang tertunda di Desember dan Januari," ujarnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies - Sandi, Muhammad Taufik menduga pembagian KJP yang disalurkan lewat Bank DKI di kantor pemerintah bermuatan politis.
Tudingan itu didasarkan bisa menguntungkan Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat yang maju kembali di putaran dua. Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, pembagian di kantor pemerintah melanggar aturan.
"Program rakyat kan ada aturannya. Sepanjang yang saya tahu, mana ada bank hari Minggu buka. Biasanya pencairan di sekolahan kok. Memang aneh-aneh menjelang Pilkada," ujarnya.
