Cegah Kecurangan Pilkada DKI, Golkar Siapkan Pasukan Khusus

Politikus senior Golkar, Yorrys Raweyai.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Mitra Angelia

VIVA.co.id – Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar terus berkonsolidasi untuk memastikan tidak ada kecurangan ataupun intimidasi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran dua.

Kembali Mencuat, Golkar Tak Ingin Berandai-andai Soal Kabar Jokowi Gabung

Sebagai salah satu partai pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat, Golkar menyiapkan pasukan khusus. Hal itu untuk merespons, apabila ditemukan kecurangan yang dilaporkan oleh para saksi di tempat pemungutan suara.

Pasukan itu disebut dengan Tim Reaksi Cepat. Tim berada di bawah Brigade Beringin yang sebelumnya telah dibentuk untuk menjaga keamanan Pilkada di seluruh Indonesia.

Survei di Atas 50 Persen, Elite Golkar Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar Ketimbang Jakarta

"Misalkan ada intimidasi di kelurahan tertentu. Brigade Beringin bergerak ke sana tidak pakai seragam. Mereka cari tahu apa yang terjadi. Kalau perlu dukungan personel lebih banyak, kami kerahkan lapis kedua dan ambil tindakan," kata Ketua DPD Partai Golkar Fayakhun Andriadi ketika dikonfirmasi, Senin, 17 April 2017.

Tim yang langsung dikomandoi oleh Ketua Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai ini, akan bergerak apabila ada aduan masuk dari tiap TPS yang terindikasi kecurangan. 

JK Sebut Golkar Partai Terbuka, Tak Masalah Jika Jokowi-Gibran Gabung

Mereka berjumlah 215 orang dan akan bekerja bersama 705 validator lain yang ditugaskan khusus untuk memantau hasil perolehan suara.

"Kami tempatkan tim reaksi cepat atau TRC. Kalau ada kecurangan TPS, TRC yang sudah dibekali (pelatihan) secara cepat mendatangi TPS bermasalah. Nanti tim hukum jalankan ini semua," kata Yorrys.

Ia memastikan, penugasan Brigade Beringin ini tak akan menganggu masyarakat yang tengah melaksanakan pemungutan suara. Keyakinan itu, kata dia, karena mereka sudah dibekali pelatihan dan pemahaman jika harus melakukan tindakan sesuai dengan aturan. 

Hal itu sekaligus dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi para pemilih, dalam menentukan pilihannya tanpa dihantui rasa takut. "Mereka memberi pengawalan bagi kader partai dan masyarakat. Karena sekarang masyarakat hidup dengan kegamangan provokasi," kata Yorrys.  (ase)
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya