- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Wacana Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk merekrut juru parkir liar atau polisi cepek alias pak ogah sebagai petugas pengatur lalu lintas pengurai kemacetan di Jakarta menuai kontroversi. Rencana itu dinilai memiliki dampak baik, tapi ada juga yang buruk.
Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dampak buruk dari kebijakan itu adalah banyak warga menjadi malas mencari pekerjaan yang lebih layak. Mereka memilih ikut jadi petugas pengaturan lalu lintas.
"Ada baik dan ada buruknya, (buruknya) membuat orang malas," kata Prasetyo di Polda Metro Jaya, Rabu 26 Juli 2017.
Edi menuturkan, dia tak menolak jika seandainya wacana itu terus berlanjut hingga terealisasi sesuai keinginan kepolisian. Hanya saja, dia menyarankan, alangkah baiknya pak ogah itu direkrut dan bergabung bersama petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye.
"Lebih baik dia (Pak Ogah) gabung PPSU, dapat UMP (Upah Mininum Provinsi), BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan KJS (Kartu Jakarta Sehat)," kata Prasetio.
Wacana ini mengemuka setelah Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Halim Pagarra mengatakan, Kepolisian akan menggandeng 'Pak Ogah' untuk membantu tugas polisi mengurai kemacetan di jalanan Ibu kota.
Mereka disebut sebagai sukarelawan pengatur lalu lintas atau supertas. "Menggunakan Supertas, sukarelawan pengatur lalu lintas, itu program yang akan dibicarakan, dipresentasi," ujar Halim di Markas Polda Metro Jaya, Jumat, 21 Juli 2017. (ren)
Ricuh di Antasari Buntut U-Turn Ditutup, Pak Ogah Ngamuk
Kericuhan terjadi buntut penutupan U-Turn alias putaran balik di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, melibatkan 'pak ogah' dan warga sekitar
