- VIVA.co.id/ Anwar Sadat
VIVA.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau DPRD DKI tak terima dituding lamban menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman, justru bahan-bahan yang diusulkan eksekutif belum lengkap kajiannya, sehingga belum bisa dibahas.
"Pembuatan Perda juga melibatkan eksekutif di mana bahan-bahan berasal dari mereka. Contohnya, usulan mereka banyak yang kurang lengkap. Contohnya naskah akademik yang belum dikirim, sehingga apa yang mau dibahas," kata Prabowo kepada VIVA.co.id, Rabu 9 Agustus 2017.
Parbowo mengatakan, meminta pihak eksekutif untuk tidak mencari kegaduhan dengan legislatif. Dia mengimbau, agar masing-masing pihak saling bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
"Kita minta Sekda (Sekretaris Daerah) mengurusin tupoksi masing-masing dan tidak usah mencampuri urusan legislatif karena banyak pekerjaan eksekutif yang tidak tepat waktu dan tidak selesai. Sekda jangan membuat kegaduhan baru dengan legislatif," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengkritik soal lambannya DPRD DKI dalam menyelesaikan Raperda. Saefullah menyebutkan, dari 32 Raperda yang diajukan eksekutif, belum satupun yang rampung.
Menurut dia, lambannya penyelesaian Raperda itu mempengaruhi pembangunan secara keseluruhan. Sebab, ada beberapa regulasi yang memang harus dibuatkan Perda.
Dia berharap, agar Dewan dapat segera membahas satu per satu Raperda yang telah diajukan.
"Kalau enggak dibahas pekerjaan makin numpuk. Pembangunankan harus berjalan. Masa nunggu apa begitu, saya juga enggak mengerti. Tiap hari hadir, tetapi hanya kongkow. Bahas dong," kata Saefullah.
